Kemiskinan Indonesia Semakin Kronis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bangsa Indonesia perlu mewaspadai kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis.

Hal itu dilontarkan anggota Kaukus Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta, saat menghubungi Kompas, Kamis (3/1/2013). Menurut Arif, hal itu ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat hampir dua kali lipat selama tahun 2012.

"Badan Pusat Statistik mencatat, indeks keparahan pada Maret 2012 sebesar 0,36. Padahal, pada September 2012 menjadi 0,61. Kenaikan indeks ini menunjukan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antarpenduduk miskin dan, juga, semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 per bulan," paparnya.

Kondisi penduduk miskin di wilayah pedesaan yang semakin parah ini, tambah Arif, diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi wilayah pedesaan, yakni 5,08 persen, jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,3 persen selama tahun 2012.

"Inflasi di pedesaan yang tinggi disumbangkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, dan kesehatan. Sementara, di sisi lain, kenaikan upah yang diterima buruh tani ataupun buruh hanya antara 1 persen dan 3 persen dalam tahun 2012. Tidak seimbangnya antara kenaikan upah yang diterima dan kenaikan harga kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu penyebab keadaan kemiskinan di Indonesia tak berubah banyak dari waktu-ke waktu," ungkapnya.

Menurut Arif, selama delapan tahun penduduk miskin hanya berkurang rata-rata 7,51 juta setiap tahun. Dia menyarankan, untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kebijakan penanggulan kemiskinan harus dirumuskan ulang.

"Pencapaian swasembada pangan yang diprioritaskan untuk wilayah pedesaan adalah kata kunci yang harus dilakukan segera. Pemerintah harus memberikan prioritas yang lebih kepada petani, terutama dengan melalui program intensifikasi yang bersifat menyeluruh dan tak partikulatif. Ini harus dimulai dari pengembangan riset dan teknologi yang berbasis pertanian pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, insentif kepada petani, sampai dengan program industrialisasi perdesaan," tuturnya.

Ditambahkan, dengan pencapaian swasembada pangan, pemerintah dapat lebih mudah menjaga stabilistas harga pangan. "Stabilitas harga pangan yang terkendali akan mempercepat proses penurunan kemiskinan karena orang miskin 73,5 persen pengeluarannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan," ucapnya lagi.