Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Perlu Tuntas Berantas Korupsi

Kompas.com - 02/01/2013, 14:47 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun 2013 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan soliditas dan kinerja kabinet, tetapi juga bagaimana Presiden mengantisipasi korupsi politik yang diprediksi bakal mencapai puncaknya pada tahun ini.

"Tidak bisa tidak, tahun 2013 ini Presiden juga harus all out (tuntas) dalam pemberantasan korupsi. Lebih baik Presiden tidak ragu dalam membersihkan dan membuka orang-orang di partainya dan di kementerian yang terindikasi korup," kata Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Selasa (1/1/2012).

Persoalan soliditas dan kinerja kabinet akan menjadi persoalan sulit karena tahun ini diprediksi menjadi muara konflik kepentingan di kabinet. Kementerian yang berada dalam penguasaan partai cenderung bekerja dalam orientasi kepentingan partai untuk memenangi Pemilu 2014, apalagi tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk mengeruk sumber daya di pemerintahan untuk persiapan pemilu.

Langkah Presiden, menurut Yudi, bakal makin berat karena korupsi yang menjerat sejumlah kader partainya dalam kasus wisma atlet dan Hambalang. Belum lagi kegaduhan yang mungkin timbul akibat kasus Bank Century yang tidak kunjung tuntas. Tahun 2013 menjadi fase yang sangat kritis dalam transisi demokrasi di Indonesia.

"Saatnya semua harus bebenah. DPR juga harus memelihara kehormatannya dengan bekerja benar-benar merepresentasikan untuk kepentingan rakyat. Jangan justru mereka sendiri yang mengubur demokrasi," katanya.

Terkait dengan upaya membenahi kinerja pemerintahan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha secara terpisah mengatakan, konsolidasi kabinet menjadi fokus perhatian di awal tahun. Dalam tiga bulan pertama 2013, kementerian yang kinerjanya belum memenuhi target harus melakukan pembenahan untuk mengatasi kekurangan.

"Sejauh ini, masih ada toleransi bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan hingga tiga bulan ke depan. Kalau dipandang perlu dilakukan reshuffle, tentu Presiden dengan pertimbangan tertentu akan mengambil keputusan," katanya.

Menurut Julian, Presiden memahami betul, tahun 2013 merupakan tahun politik. Beberapa kali Presiden mengingatkan menteri untuk bekerja all out memprioritaskan kepentingan rakyat. Menteri yang lebih mementingkan partai dipersilakan mundur dari kabinet.

Terkait jabatan Menpora yang lowong, Julian menyatakan, Presiden dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng. "Proses seleksi sedang dijalankan dan Presiden tentu memiliki pertimbangan sendiri," kata Julian. (WHY)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com