Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Sayangkan Rilis ICW

Kompas.com - 30/12/2012, 19:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyayangkan rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal jumlah politisi yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2012. Dalam rilis itu, PDIP berada di peringkat tiga yang kadernya terbanyak terseret kasus korupsi dengan delapan kader.

Ketua DPP Departemen bidang Hukum, HAM, Perundang-Undangan PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, ada satu kasus yang seharusnya tidak masuk daftar di ICW. Kasus itu, yakni perkara Aris Narang terkait korupsi anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia di DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah lantaran terjadi tahun 2011 .

Dengan demikian, kata Trimedya, PDIP seharusnya berada di posisi keempat. Di nomor satu adalah Partai Golkar dengan 14 politisi yang terjerat korupsi, nomor dua adalah Partai Demokrat dengan 10 politisi, dan nomor tiga adalah Partai Amanat Nasional dengan delapan politisi.

Kritikan PDIP lainnya, yakni ICW tidak memaparkan nilai kerugian keuangan negara dalam setiap perkara. "Jadi bukan sekadar disampaikan sekian kasus," kata Trimedya saat menyampaikan catatan DPP PDIP atas penegakan hukum selama 2012 di Jakarta, Minggu ( 30/12/2012 ).

Meski demikian, Trimedya tetap berterimakasih atas kritikan yang diarahkan ke partainya. Menurut dia, terjeratnya para politisi dalam kasus korupsi lantaran tingginya biaya pemilu yang mengakibatkan mereka mencari dana di luar haknya.

Agar tidak ada lagi kader PDIP yang terjerat, tambah anggota Komisi III DPR itu, pihaknya selalu mengingatkan seluruh kader, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pembenahan proses seleksi calon legislatif maupun kader yang bakal maju menjadi kepala daerah telah diperketat. Salah satunya dengan test psikologi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com