Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2012, 24 Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Kompas.com - 28/12/2012, 18:37 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sebanyak 24 kepala daerah/mantan kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2012. Sebagian besar di antaranya merupakan kader Partai Golkar.

"Ada 24 kepala daerah, kepala daerah terbanyak berasal dari Partai Golkar," kata peneliti ICW Apung Widadi dalam jumpa pers pemaparan Outlook Korupsi Politik 2013 di Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Dia memaparkan, 24 kepala daerah yang diproses hukum karena diduga korupsi itu terdiri dari tujuh orang politikus Partai Golkar, enam politikus Partai Demokrat, empat kader PDI-Perjuangan, tiga kader Partai Amanat Nasional, dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa, dan dua Partai Keadilan Sejahtera.

Sebagian dari mereka telah menjalani proses hukum di KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian. Adapun kepala daerah yang diproses di KPK, adalah mantan Bupati Buol Amran Batalipu (Partai Golkar), mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat (Partai Golkar), Bupati Seluma Murman Effendi (Partai Demokrat), dan Walikota Semarang Soemarmo Hadi Saputra (PDI-Perjuangan).

Menurut Apung, para kepala daerah ini terjerat korupsi yang berkaitan dengan praktik mafia anggaran dan penggunaan dana bantuan sosial serta hibah. Tidak jarang pula korupsi dilakukan dalam rangka mengumpulkan dana untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah berikutnya.

Apung juga mengatakan, kasus korupsi kepala daerah akan semakin banyak terungkap. Apalagi, katanya, ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya menyatakan kalau pemeriksaan kepala daerah tidak lagi harus seizin presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com