Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden yang Dirindukan

Kompas.com - 24/12/2012, 09:14 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rakyat merindukan presiden yang berani berkomitmen melindungi keberagaman. Isu pluralisme sesungguhnya menjadi perhatian publik, tetapi hingga kini calon presiden, baik yang sudah mendeklarasikan secara terbuka maupun yang masih malu-malu muncul, masih takut mengusung sikap antidiskriminasi.

Keinginan masyarakat itu terungkap dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Yayasan Denny JA yang dipaparkan peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dan Direktur Yayasan Denny JA Novriantoni Kahar, di Jakarta, Minggu (23/12). Survei dilakukan 14-17 Desember 2012. Jumlah responden 440 orang di semua provinsi di Indonesia.

Dalam survei, salah satu pertanyaan yang diteliti menyangkut keinginan rakyat terhadap calon presiden 2014 yang melindungi keberagaman agama/etnis dan keberagaman ideologis di Indonesia. Hasilnya, sebesar 87,6 persen responden menginginkan capres 2014 yang melindungi keberagaman, 9,2 persen responden tidak menginginkan capres yang melindungi keberagaman, sisanya 3,2 persen tak mengetahui/tak menjawab.

Adjie menjelaskan, survei ini kemudian juga langsung menyentuh sejarah para presiden Indonesia. Begitu ditanyakan presiden yang cukup melindungi keberagaman agama/etis, posisi teratas ditempati Presiden Soekarno (82 persen), disusul Presiden Abdurrahman Wahid (81 persen), Soeharto (75 persen), Megawati Soekarnoputri (52 persen), BJ Habibie (42 persen), dan Susilo Bambang Yudhoyono (41 persen). Sementara menyangkut presiden yang melindungi keberagaman ideologi, posisi teratas juga ditempati Soekarno (85 persen), disusul Abdurrahman Wahid (83 persen), Susilo Bambang Yudhoyono (55 persen), BJ Habibie (54 persen), Megawati (53 persen), dan Soeharto (21 persen). (OSA)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com