Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tidak Tegas, Kasus Diskriminasi Meningkat

Kompas.com - 23/12/2012, 15:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengusut kasus-kasus diskriminasi dipertanyakan. Pasalnya, selama delapan tahun memerintah, kasus diskriminasi justru meningkat menjadi 1.483 kasus. Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, mengatakan, berdasarkan catatan yayasan yang bergerak di bidang keberagaman itu, setidaknya ada 915 kasus kekerasan diskriminasi yang terjadi pascareformasi tahun 1998-2004. Dari jumlah itu, kekerasan diskriminasi per tahun mencapai 150 kasus.

Sementara saat Presiden SBY menjabat, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus dengan rata-rata kekerasan diskriminasi yang terjadi setiap tahunnya mencapai 210 kasus. "Ketidaktegasan Presiden SBY dalam melindungi keberagaman ikut membuat kekerasan memburuk," ujar Novriantoni, Minggu (23/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Novriantoni menuturkan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pascareformasi bersifat primordialis dan komunal, tidak lagi pada tataran ideologi seperti dalam masa Orde Baru. Konflik lebih terjadi berkaitan dengan perbedaan agama ataupun etnis.

Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia juga merilis hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan metode quick poll. Survei dilakukan pada 14-17 Desember 2012 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Ada 440 responden di semua provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam ruvei ini. Margin of error survei ini adalah +- 4,8 persen.

Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas responden menganggap Presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman. Sebanyak 67,5 persen menilai Presiden SBY kurang maksimal melindungi keberagaman, sedangkan jumlah responden yang menilai maksimal berjumlah 23,4 persen. Sebanyak 9,1 persen menjawab tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya, Presiden SBY juga berada di posisi terendah dalam hal persepsi publik terkait perlindungan terhadap pemeluk agama/etnis, yakni 41 persen. Presiden yang dianggap mampu melindungi keberagaman hanya Bung Karno (82 persen) dan Gus Dur (81 persen). Sementara dalam hal perlindungan atas keberagaman ideologi, Presiden SBY ada di posisi ketiga dibandingkan presiden-presiden RI dengan 55 persen. Di atas Presiden SBY masih ada Bung Karno (85 persen) dan Gus Dur (83 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com