Jumat, 31 Oktober 2014

News / Nasional

SBY Tidak Tegas, Kasus Diskriminasi Meningkat

Minggu, 23 Desember 2012 | 15:58 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengusut kasus-kasus diskriminasi dipertanyakan. Pasalnya, selama delapan tahun memerintah, kasus diskriminasi justru meningkat menjadi 1.483 kasus. Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, mengatakan, berdasarkan catatan yayasan yang bergerak di bidang keberagaman itu, setidaknya ada 915 kasus kekerasan diskriminasi yang terjadi pascareformasi tahun 1998-2004. Dari jumlah itu, kekerasan diskriminasi per tahun mencapai 150 kasus.

Sementara saat Presiden SBY menjabat, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus dengan rata-rata kekerasan diskriminasi yang terjadi setiap tahunnya mencapai 210 kasus. "Ketidaktegasan Presiden SBY dalam melindungi keberagaman ikut membuat kekerasan memburuk," ujar Novriantoni, Minggu (23/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Novriantoni menuturkan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pascareformasi bersifat primordialis dan komunal, tidak lagi pada tataran ideologi seperti dalam masa Orde Baru. Konflik lebih terjadi berkaitan dengan perbedaan agama ataupun etnis.

Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia juga merilis hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan metode quick poll. Survei dilakukan pada 14-17 Desember 2012 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Ada 440 responden di semua provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam ruvei ini. Margin of error survei ini adalah +- 4,8 persen.

Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas responden menganggap Presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman. Sebanyak 67,5 persen menilai Presiden SBY kurang maksimal melindungi keberagaman, sedangkan jumlah responden yang menilai maksimal berjumlah 23,4 persen. Sebanyak 9,1 persen menjawab tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya, Presiden SBY juga berada di posisi terendah dalam hal persepsi publik terkait perlindungan terhadap pemeluk agama/etnis, yakni 41 persen. Presiden yang dianggap mampu melindungi keberagaman hanya Bung Karno (82 persen) dan Gus Dur (81 persen). Sementara dalam hal perlindungan atas keberagaman ideologi, Presiden SBY ada di posisi ketiga dibandingkan presiden-presiden RI dengan 55 persen. Di atas Presiden SBY masih ada Bung Karno (85 persen) dan Gus Dur (83 persen).


Penulis: Sabrina Asril
Editor : Hindra