Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Enam Kementerian "Pemalas" Versi Fitra

Kompas.com - 23/12/2012, 13:04 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) mencatat, ada enam kementerian "pemalas" pada 2012. Catatan Seknas FITRA tersebut berdasarkan laporan realisasi anggaran semester I atau dar Januari hingga Juni 2012 terhadap kinerja anggaran kementerian pada tahun ini. Apa saja enam kementerian itu?

Koordinator Riset Seknas Fitra Maulana menyebutkan, enam kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Keenam kementerian ini dinilai gagal merealisasikan target penyerapan anggaran. Hingga pertengahan tahun 2012, penyerapan anggaran masih di bawah 20 persen.

"Buruknya kinerja penyerapan anggaran kementerian tahun 2012 ini menjadi salah satu penyebab terulangnya kasus realisasi anggaran seperti tahun lalu. Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang disusunnya," kata Maulana, dalam jumpa pers di Kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).

Tidak terealisasinya penyerapan anggaran, menurut Maulana, memaksa Presiden untuk turun tangan dan membentuk Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran di bawah tiga lembaga, yakni UKP4, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Namun, hal tersebut, menurut dia, tetap tidak mampu mendorong kementerian menyerap anggaran dengan baik. Sebaliknya, kata Maulana, patut dipertanyakan bagaimana bisa kementerian menghabiskan sisa anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah hanya waktu satu bulan, selama Desember ini.

"Meski instruksi (presiden) itu baik untuk menyerap anggaran, tetapi dengan dibentuk tim itu anggaran tetap tidak terserap dengan baik. Masih ada anggaran Rp 290 triliun yang belum direalisasikan," ujar Maulana.

Dengan sisa anggaran sebesar itu, apabila dihitung dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif dari 1 Desember hingga 15 Desember 2012, setiap harinya pemerintah perlu membelanjakan sebesar Rp 29 trilun.

"Sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," ungkap Maulana.

Ia menambahkan, data ini dikelola berdasarkan data Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Laporan itu menyebutkan, belanja pemerintah pusat hingga 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari anggaran pemerintah pusat pada APBN Perubahan sebesar Rp 1.069,5 triliun.

"Data yang kami gunakan bukan sembarang, ini kami kelola dari rilis di Kementerian Keuangan, yang kemudian kami kelola agar masyarakat mampu mengerti," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com