Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Jelaskan Programnya

Kompas.com - 22/12/2012, 05:53 WIB

Jakarta, Kompas - Delapan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti dan meminta penjelasan lebih lanjut sejumlah program unggulan yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, secara umum anggota Dewan mengapresiasi dan mendukung program tersebut.

Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang dikemukakan di Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/12), fraksi-fraksi menyoroti soal Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hibah 1.000 bus sedang, dan penataan permukiman kumuh.

”Mekanisme pemberian Kartu Jakarta Pintar langsung kepada siswa yang bersangkutan perlu dikaji lebih tepat mengingat kondisi perilaku siswa,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Johny Wenas Polii.

Johny juga menyoroti adanya aturan yang bertentangan terkait Kartu Jakarta Sehat.

”Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, pembebasan biaya kesehatan hanya diberikan kepada penduduk miskin dan rentan. Adapun dalam Pergub Nomor 187 Tahun 2012 disebutkan pembebasan biaya kesehatan berlaku untuk semua warga DKI. Ini bertentangan jadi harus ada perubahan dasar aturan,” ujarnya.

Hari Kamis, Gubernur Joko Widodo mengajukan RAPBD tahun 2013 sebesar Rp 46,86 triliun. Dari jumlah itu, Rp 11,88 triliun digunakan untuk membiayai 20 program unggulan.

Program itu, antara lain, penataan trayek dan peremajaan angkutan umum, pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan layanan pendidikan, pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, serta penataan kampung dan kantong kumuh.

Ketua Fraksi PKS Ahmad Zairofi mengatakan, fraksinya merekomendasikan agar peremajaan bus angkutan umum tidak dilakukan melalui hibah langsung kepada pengusaha angkutan umum.

Terkait penataan kampung kumuh, Fraksi Demokrat menyatakan belum mendapatkan penjelasan tentang mekanisme dan dasar hukum pemberian hibah Rp 1,6 triliun yang akan diserahkan ke lima wilayah untuk kepemilikan lahan.

Menanggapi pemandangan fraksi DPRD, Jokowi mengatakan hal itu biasa dan akan dipakai sebagai masukan. ”Ada koreksi dalam sebuah RAPBD ini, kan, biasa. Mudah-mudahan segera rampung, langsung kita kebut, tancap gas, kerja lagi tahun 2013,” ujar Jokowi. (FRO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com