Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Berjaya, Rakyat Merana ...

Kompas.com - 21/12/2012, 11:34 WIB

KOMPAS.com - Wajar saja jika banyak pihak menertawakan pemerintah pusat. Di satu sisi menyadari sebagian besar daerah otonom baru gagal menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, pada sisi lain membiarkan pemekaran terus berjalan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan telah mengevaluasi 205 daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk selama 1999-2009, yang meliputi 164 kabupaten, 34 kota dan 7 provinsi. Hasil sementara: tata kelola daerah dan pelayanan publik belum memuaskan. Perilaku para pemimpin di DOB itu belum berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bahkan, Gamawan menyimpulkan sekitar 70 persen DOB tersebut gagal.

Kesimpulan itu sungguh benar. Saat ini yang menonjol dari DOB adalah perebutan kekuasaan dan uang. Para penguasa atau elite politik setempat sibuk menebarkan pengaruh dan menggalang dukungan agar bisa terpilih menjadi kepala daerah atau anggota legislatif. Waktu mereka pun habis tersita oleh urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagai bagian dari upaya memperkaya diri dan keluarga.

Setelah terpilih, para bupati, wali kota dan gubernur gemar mempromosikan diri yang berkedok promosi daerah. Hampir di setiap sudut kota dan desa serta media massa selalu terpampang gambar para pejabat yang bersangkutan.

Sebaliknya, terobosan dan inovasi untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah bagi perbaikan serta peningkatan kesejahteraan rakyat hampir tidak tampak. Tidak mengherankan, setelah bertahun-tahun pemekaran pun sebagian besar masyarakat setempat tetap hidup miskin, tidak jauh beda dibandingkan saat daerah itu belum dimekarkan.

Minimnya kreativitas pemerintah daerah ini membuat pendapatan asli daerah tetap rendah. Biaya pembangunan, termasuk belanja pegawai masih tetap mengandalkan subsidi dari pusat. Mutu pendidikan tetap rendah, gizi buruk tetap tinggi, indeks pembangunan manusia juga tetap buruk.

Adapun yang menonjol hanya adanya gedung-gedung pemerintahan yang megah dan baru, serta jalan beraspal. Akan tetapi, pembangunan fisik itu pun sebagian besar masih disokong dari pusat. Sektor swasta yang diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lokal tidak berkembang optimal, sebab sering menjadi ”sapi perah” penguasa setempat.

Tidak bertaring

Kesadaran tentang kegagalan DOB sebetulnya sudah lama timbul. Pemerintah pusat pun kemudian memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah pada awal 2009. Namun, kebijakan ini seolah tidak bertaring. Di lapangan, pelaksanaannya selalu bertolak belakang.

Dengan berdalih aspirasi rakyat, pemerintah daerah bersama DPRD setempat terus-menerus mengusulkan DOB kepada Kemendagri, DPR, dan DPD. Dengan dalih yang sama, kedua lembaga legislatif pun membuka ruang yang lebar untuk proses pemekaran daerah. Saat ini ada sekitar 150 usul DOB yang masuk ke DPR. Sedikitnya 7 daerah di antaranya akan dimekarkan pada awal tahun 2013.

Anehnya, pemerintah pusat pun seolah mengikuti saja arus yang ingin pemekaran. Ketidakberanian dalam bersikap itu memupuk nafsu pembentukan DOB kian tidak terkendali. Jangan heran bila kemudian pemerintah dituduh melakukan moratorium setengah hati. Apalagi kebijakan tersebut tanpa disertai aturan yang jelas dan tegas.

Hingga tahun 2007, negeri ini hanya memiliki 287 kabupaten/kota dan 26 provinsi (setelah Timor Timur merdeka). Namun, akhir Desember 2012, jumlah itu membengkak jadi 512 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Itu termasuk 12 DOB yang meliputi 11 kabupaten/kota dan satu provinsi yang terbentuk pada November dan Desember 2012.

Jumlah itu bakal meningkat lagi sebab nafsu untuk melakukan pemekaran daerah masih tinggi. Data yang dihimpun Kompas menyebutkan, hingga tahun 2025 jumlah provinsi di Indonesia bakal mencapai 55 provinsi. Calon provinsi baru itu, antara lain Cirebon (Jawa Barat), Kapuas Raya (Kalimantan Barat), Flores (Nusa Tenggara Timur), dan Papua Tengah (Papua). Bahkan, di Jawa Barat akan bertambah lagi 18 kabupaten/kota.

Persiapkan lebih matang

Selama ini ada berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi satu daerah yang ingin menjadi DOB. Misalnya, kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan dari calon DOB itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com