Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Internal Golkar Tak Puas atas Pencapresan Ical

Kompas.com - 20/12/2012, 12:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai surat yang disampaikannya kepada DPP Partai Golkar bukanlah bermaksud buruk atas pencalonan Ketua Umum Golkar Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden. Surat yang berisikan saran untuk mendongkrak elektabilitas Ical itu, disebutnya, berangkat dari ketidakpuasan yang ada di internal Partai Golkar.

"Melalui surat dewan pertimbangan itu, kami sama sekali tidak ada niat untuk menimbulkan friksi di internal partai sehingga sifat surat ini hanya mengingatkan saja," ujar Akbar, Rabu (20/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Akbar mengatakan, internal DPP Golkar sebaiknya harus melihat dan menyikapi surat itu secara positif. Namun, di lain pihak, Akbar mengingatkan agar Ical harus kembali memperhatikan elektabilitasnya. "Karena itu, Rapimnas V pada Juli 2013 mendatang adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi elektabilitas Ical," imbuh Akbar.

Pencalonan Ical sebagai capres, lanjutnya, memang sudah ditetapkan dalam Rampinas III. Namun, Rapimnas III tidak melibatkan DPD II Partai Golkar tingkat kabupaten/kota. Hal ini yang menimbulkan rasa tidak puas di dalam masyarakat. "Pada saat itu hanya DPD I Partai Golkar Provinsi saja yang dilibatkan. Saya sudah sering keliling ke daerah. Ada perasaan yang tidak puas ketika DPD II tidak dilibatkan," ucapnya.

Menurut Akbar, perasaan tidak puas itu bisa mengganggu konsolidasi partai untuk pemenangan Ical sebagai capres. Gangguan internal seperti itu harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, Akbar menyarankan agar Rapimnas V Golkar pada Juli 2013 mendatang sebaiknya juga melibatkan DPD II tingkat kabupaten/kota.

"Karena itu, kami berpesan sebaiknya pada Rapimnas V, DPD II dilibatkan dalam forum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com