Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Hasil Studi Banding DPR ke Brasil dan AS

Kompas.com - 19/12/2012, 09:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR menjalani studi banding ke Amerika Serikat dan Brasil selama lima hari. Kritikan pun mengiringi rombongan anggota Dewan yang disebut-sebut ingin belajar soal keantariksaan di kedua negara itu, terkait persiapan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan (Kedirgantaraan). Kini, para anggota Komisi VII telah kembali ke Tanah Air. Apa saja hasil dari kunjungan yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu?

Anggota Komisi VII Alimin Abdullah mengatakan, selama di AS, para wakil rakyat ini berkunjung ke National Aeronautics and Space Administration (NASA), NASA Ames Research Center, NASA Ames Intelligent System Division, Boeing Satelite Systems International, Jet Propulsion Laboratory, Geospatial Innovation Facility, dan Aerospaces and Marine International.

Rombongan pun bertemu dengan anggota parlemen AS dan pihak Kedutaan Besar Indonesia di sana. Dari pertemuan-pertemuan itu, Alimin mengaku menyadari bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dalam hal sistem dan teknologi. Hal ini yang harus dikejar di Indonesia, termasuk soal kebijakan anggaran.

Alimin mencontohkan anggaran NASA per tahunnya hanya Rp 17,7 triliun, tetapi sudah bisa memiliki program terbang ke bulan. Sementara itu, Indonesia yang memiliki anggaran ratusan triliun hanya menggelontorkan sekitar Rp 500 miliar untuk Lembaga Antariksa dan Penerbangan. "Lalu soal subsidi, di sana program keantariksaan disubsidi 60 persen dari negara, sementara 40 persen dari swasta karena banyak pihak swasta yang memanfaatkan hasil risetnya," kata Alimin, Rabu (19/12/2012), di Jakarta.

Di sektor tenaga kerja, Alimin menyatakan, ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di NASA. Dengan demikian, Alimin melihat sebenarnya Indonesia juga bisa sama majunya, apalagi Indonesia sudah memiliki satelit sendiri. "Banyak yang harus diperbaiki. Kalau selamanya kita ada di dalam wilayah sendiri, kita tidak akan tahu betapa tertinggalnya kita dari negara lain," ucap politisi Partai Amanat Nasional ini.

Lawatan ke Brasil
Sementara itu, Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang ikut dalam rombongan ke Brasil mengatakan, di sana rombongan bertemu dengan parlemen Brasil, Brazilian Space Agency, National Institute for Space, Brazilian General Command for Space, dan Aerospecial Museum. "Kalau ke pantai tidak sempat. Kalau belanja, saya tidak mau jawab. Insya Allah enggak sempat jalan-jalan," ujar Sutan, Selasa (18/12/2012), menjawab tudingan miring masyarakat atas kepergian para anggota Dewan ini.

Ia melanjutkan, hasil dari kunjungan itu adalah tumbuhnya komitmen kerja sama dengan lembaga keantariksaan di sana untuk membuat satelit memantau sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, komitmen juga dilakukan di sektor pendidikan. "Kalau ada sarjana dari Indonesia ingin mempelajari ini, silakan datang, welcome. Ini ditindaklanjuti," kata politisi Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com