Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan DPR Memilih Studi Banding ke Brasil dan AS

Kompas.com - 19/12/2012, 01:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR kini telah kembali ke Tanah Air setelah ramai dikritik soal studi banding ke Brasil dan Amerika Serikat yang terkesan diam-diam. Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang juga ketua rombongan tim ke Brasil membantah bahwa DPR hanya jalan-jalan ke luar negeri. Ia pun mengatakan, kunjungan kerja kali ini sangat penting untuk memantapkan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan yang belum dimiliki Indonesia.

"Kami membuat surat kepada pemerintah tentang pentingnya undang-undang itu. Sebab, majunya negara harus menguasai keantariksaan," ujar Sutan, Selasa (18/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. Menurut Sutan, RUU itu penting untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sekaligus untuk mengawasi keberadaannya dan juga untuk mengatur hal-hal yang belum memiliki landasan hukumnya di udara Indonesia.

Sutan mencontohkan soal polusi udara hingga kasus pesawat jatuh yang hingga kini belum diatur pihak mana yang membiayai kerugian yang ditimbulkan. Dengan pertimbangan pentingnya RUU ini dibuat, Sutan mengatakan, pihaknya akhirnya memutuskan perlunya dilakukan studi banding ke luar negeri. Ada sejumlah negara yang diusulkan seperti Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Jepang, Brasil, dan Iran. Akhirnya, Komisi VII memutuskan untuk berangkat ke AS dan Brasil.

"Masing-masing kami pelajari, ada satu negara supermaju, pasti Amerika, lalu, kita cari negara yang mirip kita beriklim tropis, maka dipilihlah Brasil," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Sutan menilai bahwa pembuatan RUU Keantariksaan ini tidak bisa hanya sekadar menghimpun informasi dari internet. Pasalnya, anggota dewan harus memahami betul sistem dan teknologi yang diterapkan di kedua negara itu. "Habislah kita kalau hanya mengandalkan internet," ucap Sutan menjawab keraguan publik akan efektivitas studi banding tersebut.

Dalam kunjungan ke Brasil, ada 12 orang anggota dewan yang turut serta. Mereka adalah Sutan Bhatoegana, Deni Amalay, Jaenudin Amili, Milton Pakpahan, Siti Romlah, Markum Singodimejo, Azwir Danieltara, Irfansyah, Rofi Munawar, Jamaluddin Jafar, Muhammad Safrudin, dan Nur Yasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com