Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaikan Kampung Ala Jokowi Tak Gunakan APBD

Kompas.com - 17/12/2012, 18:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan kampung kumuh di seluruh Jakarta bakal dilakukan bersama. Dalam artian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng sejumlah perusahaan untuk ikut andil di dalamnya melalui corporate social responsibility (CSR).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, sebanyak 30 kampung akan ditata dengan dana dari CSR perusahaan yang terlibat. Perusahaan-perushaan itu merupkan BUMD, BUMN, dan beberapanya adalah perusahaan swasta.

Kampung-kampung yang akan ditata itu merupakan kampung kumuh kategori ringan dan sedang dengan jumlah populasi sekitar 700 jiwa per hektar. Kampung kumuh tersebut masuk dalam rencana penataan 100 kampung kumuh yang digaungkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Untuk pembangunan kawasan kumuh sedang itu tidak menggunakan APBD tapi murni dari CSR perusahaan. Dana APBD fokus untuk pengembangan kawasan kumuh berat," kata Meli, saat dihubungi wartawan, Senin (17/12/2012).

Teknisnya, kata Meli, Dinas Perumahan DKI Jakarta akan merekomendasikan konsep serta lokasi kampung kumuh ringan dan sedang melalui proposal. Setelah itu, pihak perusahaan bebas memilih eksekusi pembangunan berdasarkan rekomendasi tersebut.

"Kami hanya menawarkan konsep, nanti perusahaan yang memilihnya. Misalnya kampung A butuh perbaikan kantor RW, nanti kami ajukan ke perusahaan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop corporate social responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan permukiman kumuh. Workshop CSR program penataan kampung ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada dunia usaha yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan kampung pemukiman kumuh.

Usulan lokasi dan perkiraan biaya satuan yang diperlukan untuk masing-masing kegiatannya membutuhkan dukungan dari para stakeholder, khususnya dunia usaha baik swasta, BUMD, dan BUMN yang berada di wilayah DKI Jakarta. Jokowi juga menandatangani Memorandum of Undersatnding (MoU) dengan pihak perusahaan.

Terdapat tujuh perusahan yang melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI, baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta. Tujuh perusahaan itu adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com