Pemekaran Ditolak, Warga Wanonii Bentrok dengan Polisi

KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menyerbu gedung DPRD setempat, Senin (17/12/2012), untuk mengungkapkan kekecewaan karena DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri menolak pemekaran wilayah itu.

Massa mengamuk dengan merusak papan nama ruangan dan membanting kursi di gedung wakil rakyat tersebut. Akibatnya, staf dewan yang terdiri dari ibu-ibu berhamburan keluar dari ruangan guna menghindari amukan massa yang menuntut pemekaran wilayah.

Aksi dipicu kekecewaan warga Wawonii karena Komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri tidak menyetujui wilayah mereka menjadi daerah otonomi baru pada pengambilan keputusan tingkat pertama.

Polisi berusaha mencegah aksi tersebut, namun mendapat perlawanan dari massa yang telanjur kecewa. Akhirnya ratusan orang dari Gerakan Masyarakat Wawonii Bersatu terlibat bentrok dengan polisi yang mengawal aksi tersebut. Namun kericuhan itu tidak berlangsung lama setelah koordinator lapangan Muammar Idham menenangkan massa pengunjuk rasa.

Massa kemudian bergabung dengan warga Wawonii yang telah menduduki teras DPRD Sultra. Koordinator aksi, Muammar menyatakan, aksi yang dilakukan warga Wawonii merupakan luapan kekecewaan dan kemarahan atas putusan DPR-RI dan Mendagri yang menolak pengesahan Wawonii menjadi daerah otonomi baru (DOB).

"DPR dan Mendagri telah mengambil keputusan sepihak dengan tidak melihat substansi dari pemekaran wilayah. Jika dibandingkan dengan Kolaka Timur yang disetujui mekar oleh komisi II, sangat jauh berbeda dengan kondisi di wilayah kami," teriaknya, Senin (17/12/2012).

Menurut Muammar, anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI asal Sultra serta pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Konawe, harus bertanggungjawab atas gagalnya pemekaran Konawe Kepulauan menjadi DOB.

"Pulau Wawonii sudah memenuhi syarat untuk menjadi satu daerah otonomi baru. Wilayah kami mencapai tujuh Kecamatan, potensi kelautan dan perikanan, pertanian dan juga pertambangan, dengan penduduk yang mencapai 100 ribu jiwa lebih," papar Muammar.

Massa mengaku akan tetap menduduki gedung DPRD Sultra, sampai Konawe Kepulauan menjadi DOB. Jika Konawe Kepulauan tidak dimekarkan mereka mengancam akan memboikot Pilkada Konawe yang akan dilaksanakan awal tahun depan, dan juga tidak akan mengikuti pemilu 2014 mendatang.

Berdasarkan catatan Kompas.com, enam daerah yang diusulkan mekar di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya Kolaka Timur yang disetujui menjadi daerah otonomi baru (DOB), dalam rapat di Komisi II DPR RI bersama Mendagri, 14 Desember lalu.

Ketujuh DOB tersebut yakni Kabupaten Kolaka Timur, Mamuju Tengah, Malaka, Banggai Laut, Penukan Hilir, Taliabu, dan Mahakam Hulu.