JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sugeng Soerjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bahwa musibah lumpur Lapindo menjadi batu ganjalan bagi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebagai presiden dalam pemilihan umum 2014. Toto berpendapat bahwa pemilih dari kalangan menengah atas melihat Ical tidak layak memimpin karena skandal itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Toto, menanggapi surat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya. "Kalangan menengah ke atas yang membaca, well informed, dapat melihat kapabilitas Ical. Menurut mereka, orang yang telah menelantarkan banyak orang itu tidak layak untuk menjadi pemimpin," kata Toto di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Toto memaparkan, percuma Akbar Tandjung meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya sebab, menurutnya, elektabilitas Ical sulit diangkat. Toto berpendapat bahwa Ical akan sulit menerobos papan atas persaingan capres, termasuk tak dapat bersaing dengan kader Golkar, Jusuf Kalla atau JK. "Saya kira angka yang diraih Ical sudah terukur. Kalau komposisi capres seperti sekarang, dia tidak akan menang," ujarnya.
Ia menambahkan, selain skandal lumpur Lapindo, Ical juga terjerat isu pajak. Hal itu membuat elektabilitas Ical sulit merangsek ke papan atas. Menurut Toto, beban skandal yang menjerat Ical terlalu banyak. Kengototan Ical untuk maju hanyalah ambisi pribadi.
"Dia (Ical) sudah pernah jadi Menko. Saya kira ambisi tertingginya itu (Presiden). Jadi sah-sah saja dan jangan lupa, dia ketua partai terbesar. Dia sangat mungkin untuk maju dalam arena capres. Namun, sampai sekarang memang JK lebih populer dari Ical," katanya.
Sebelumnya, Akbar Tandjung mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical sebagai capres partai tersebut segera ditingkatkan. Surat itu pun langsung diterima oleh Ical.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ade Komarudin saat dijumpai di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/12/2012). Ade membantah bahwa surat itu merupakan ultimatum Akbar kepada Ical karena tingkat elektabilitasnya yang dinilai masih rendah dalam bursa calon presiden 2014.
"Ya, saya sudah tahu soal surat itu. Memang ada surat dari Wantim (Dewan Pertimbangan) ke DPP diterima langsung Pak Ketua Umum. Bukan ultimatum, hanya memberikan saran supaya meningkatkan elektabilitas," kata Ade.
Ia menjelaskan, surat dari Akbar hanya memberikan saran dan tidak bisa mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang menetapkan Ical sebagai capres Golkar. Surat dari Akbar itu masih belum dibahas secara resmi oleh DPP Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.