Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Demo, DPR Tunda Rapat Paripurna

Kompas.com - 14/12/2012, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (14/12/2012) pagi, ditunda. Sedianya, rapat ini akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pidato penutupan sebelum terpaksa ditunda. Hal ini menyusul adanya demo ribuan perangkat desa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat itu seharusnya dilakukan mulai pukul 09.00 namun akhirnya molor lantaran tidak memenuhi kuorum hingga jam yang ditentukan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat akhirnya menskor rapat hingga pukul 14.00.

"Karena banyak yang terhambat di depan. Rapat diskors sampai pukul 14.00. Apakah seluruh anggota Dewan setuju?" ujar Marzuki.

"Setuju..." ujar para anggota Dewan serempak.

Berdasarkan catatan absensi yang tercatat di Sekretariat, hanya 259 anggota Dewan yang hadir dari 560 anggota yang ada. Padahal, untuk memulai rapat paripurna, rapat setidaknya dihadiri 2/3 anggota DPR atau 281 anggota yang ada.

Adapun, rincian absensi dari anggota yang hadir yakni Fraksi Partai Demokrat 81 orang dari 148 kursi; Fraksi Golkar 49 orang (106 kursi); Fraksi PDI-Perjuangan 42 orang (94 kursi); dan Fraksi PKS 33 orang (57 kursi). Selain itu, Fraksi PAN 18 orang (46 kursi), Fraksi PPP 16 orang (38 kursi), Fraksi PKB 7 orang (28 kursi), Fraksi Partai Gerindra 13 orang (26 kursi), dan Fraksi Hanura 7 orang (17 kursi).

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang menginisiasi RUU Otonomi Daerah yang akan disepakati dalam sidang paripurna kali ini. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengakui jumlah anggota yang tidak kuorum membuat rapat akhirnya ditunda lantaran banyaknya anggota dewan yang terjebak kemacetan.

"Ya akhirnya kami (Pimpinan DPR) bertemu dulu dengan perwakilan dari demonstran para perangkat daerah," kata Anis.

Hingga kini, aksi demonstransi masih terus berlangsumg di depan Gedung Parlemen. Massa yang tergabung dari berbagai kelompok perangkat desa seperti Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Relawan Pemberdayaan Desa bahkan sudah masuk ke dalam halaman gedung Parlemen dengan membobol pagar di sisi sebelah kanan. Adapun, aksi massa ini menuntut segera disahkannya RUU Desa yang masih dibahas di DPR.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Perangkat Desa Serbu DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Nasional
    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Nasional
    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Nasional
    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    Nasional
    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com