Naif, Kalau Pejabat Tak Tahu Batasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan setiap kepala daerah yang dilantik tidak mungkin tidak mengetahui batasan tindakan korupsi. Ia pun melihat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu naif lantaran mengungkapkan korupsi terjadi bukan hanya karena niatan, tetapi juga ada yang karena pejabat yang tak tahu soal batasan tindak korupsi.

"Naif itu. Pejabat pasti mengerti semua. Semua bupati itu tahu aturan, saya yakin korupsi itu bukan karena tak tahu aturan tapi karena sudah ada niat, kesempatan, dan otak kotor," tukas Ganjar, Selasa (11/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, setiap proyek pengadaan yang dilakukan pemerintah, kepala daerah memiliki perangkatnya sendiri yang mengatur. Dengan demikian, peluang ketidaktahuan kepala daerah yang bisa menyebabkan proyek itu terindikasi korupsi semakin kecil.

"Jadi nggak lah kalau kepala daerah tidak tahu," ucap Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar menilai seharusnya para pejabat itu bukannya dilindungi pemerintah. Perlu ada penyesuaian peraturan seperti salah satunya revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Jika direvisi, maka bisa semakin lincah pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Sekarang ini tidak lincah karena harus menunggu persetujuan DPRD dulu," kata Ganjar.

Presiden pada Senin (10/12/2012) di Istana Negara mengatakan, berdasarkan pengalamannya dalam 8 tahun terakhir, ada dua jenis korupsi. Pertama, pejabat memang berniat untuk melakukan korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.

"Negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat melakukan korupsi, tetapi bisa salah di dalam mengemban tugasnya. Kadang-kadang, diperlukan kecepatan pengambilan keputusan dan memerlukan kebijakan yang cepat. Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi," kata Presiden disambut tepuk tangan para undangan.

Presiden menambahkan, ketidakpahaman itu juga mengakibatkan keraguan pejabat ketika hendak mengambil keputusan atau menggunakan anggaran lantaran takut disalahkan. Bahkan, kata Presiden, keraguan itu juga terjadi di tingkat menteri. Akibatnya, program pembangunan terhambat.

Baca juga:
Presiden, Sia-sia Bekali Pejabat soal Korupsi
Bekali Pejabat soal Korupsi, 'Jangan Ajari Ikan Berenang'
Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham
Abraham: Tak Tahu soal Korupsi, Jangan Jadi Pemimpin!