Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, Sia-sia Bekali Pejabat soal Korupsi

Kompas.com - 11/12/2012, 14:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai percuma langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mencegah mereka agar tak terjerat dalam tindak pidana korupsi. Selama tata kelola keuangan tidak diperbaiki, menurut dia, para kepala daerah dapat terjerat korupsi.

"Jadi, bukan persoalan ketidaktahuan aturan. Menurut saya, justru karena kebijakannya itu sendiri tidak sungguh-sungguh memperhatikan daerah," kata Agun di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Hal itu dikatakan Agun ketika dimintai tanggapan terhadap pernyataan Presiden. Dalam pidato ketika Hari Antikorupsi Sedunia, Presiden mengatakan, banyak kasus korupsi yang terjadi akibat ketidakpahaman jajaran pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Presiden akan mengumpulkan para kepala daerah serta pejabat penyusun dan pengelola anggaran Januari 2013 untuk diberi penjelasan mana saja yang melanggar UU. Langkah itu agar pejabat yang tidak memiliki niat korupsi tidak terjerat hukum.

Agun mengkritik langkah kementerian yang membuat Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sampai ke tingkat desa. "Lalu untuk apa ada otonomi daerah kalau sampai kementerian mengurusi sampai ke tingkat daerah dengan menjadikan dinas-dinas di daerah sebagai unit pelaksana teknis penyampaian anggaran dari pemerintah pusat," ucapnya.

Seharusnya, menurut Agun, kementerian hanya membuat kebijakan sektoral, tidak sampai mengatur anggaran hingga tingkat desa. Lantaran penganggaran di tangan pusat, kata dia, akhirnya para pejabat daerah datang ke Jakarta untuk melobi. Akibatnya, kongkalingkong terjadi.

"Mengumpulkan kepala daerah itu sesuatu yang tidak akan berdampak apa-apa. Selama kebijakannya masih memiskinkan daerah, sepanjang kementerian masih mencampuri urusan keuangan daerah, itu tidak akan berpengaruh. Konsisten jika tidak ingin ada praktik kongkalingkong. Tertibkan para menteri itu. Sampai sekarang masih terjadi," ujar politisi Partai Golkar itu.

Baca juga:
Bekali Pejabat soal Korupsi, 'Jangan Ajari Ikan Berenang'
Presiden: Banyak Korupsi karena Pejabat Tak Paham
Abraham: Tak Tahu soal Korupsi, Jangan Jadi Pemimpin!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com