Djoko Suyanto Melawan Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS — Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto berseberangan dengan posisi Prabowo Subianto yang dicalonkan sebagai Presiden 2014 oleh Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia butuh "orang kuat" dilawan Djoko.

Perlawanan itu disampaikan dalam ceramah di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University, Singapura, Senin (10/12/2012).

"Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan civil society kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada local wisdom. Bukan 'orang kuat' yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan," ujar Djoko.

Djoko diundang memberi ceramah dengan tema "Demokrasi, Keamanan, dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia" oleh Dekan RSIS Barry Desker.

RSIS kerap mengundang pemimpin Indonesia untuk berceramah. Di antara mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan Aburizal Bakrie.

Terakhir, Agustus lalu, RSIS mengundang Prabowo berceramah. Dalam ceramahnya, Prabowo mengemukakan kebutuhan Indonesia akan pemimpin yang berani dan kuat.

Meskipun tidak eksplisit menjawab apa yang dikemukakan Prabowo, apa yang disampaikan Djoko mementahkan apa yang dikemukakan Prabowo. Lebih lanjut Djoko mengemukakan, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

"Intervensi dan dominasi 'orang kuat' akan mengisolasi kebijakan ekonomi dari proses politik dan akan mengakibatkan terisolasinya kebijakan ekonomi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat," ujar Djoko.

Menurut dia, kegaduhan karena demokrasi merupakan konsekuensi luasnya partisipasi publik. Dengan itu, demokrasi memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri. Demokrasi semacam itu tidak membutuhkan "orang kuat".

Sama-sama tentara yang menjalani pendidikan pada era yang sama, Djoko dan Prabowo jauh berbeda karakternya. Djoko menuntaskan karier militer di TNI AU menjadi Panglima TNI.

Prabowo diberhentikan dari TNI AD saat reformasi 1998. Selepas jadi Panglima TNI, Djoko menjadi tim sukses SBY-Boediono dan diangkat menjadi Menko Polkam. Prabowo menjadi pengusaha dan mendirikan Partai Gerindra.