Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Dana Kembali Lambat

Kompas.com - 11/12/2012, 03:03 WIB

Jakarta, Kompas - Masalah kelambatan penyerapan anggaran negara baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masih saja terjadi. Penyerapan anggaran cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

”Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran satuan kerja pada kementerian/lembaga menunjukkan penyerapan anggaran secara nasional masih belum memberikan hasil optimal,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Senin (10/12), saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Agus merinci, realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2012 sampai 30 November 2012 mencapai Rp 778 triliun atau 72,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.069 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja barang mencapai Rp 100,6 triliun atau 62 persen dari pagu. Penyerapan belanja modal hanya sekitar Rp 90,8 triliun atau 51,6 persen dari pagu. Realisasi anggaran transfer ke daerah hingga 30 November 2012 mencapai Rp 430 triliun atau 89,9 persen dari pagu sebesar Rp 478 triliun.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara sampai 30 November 2012 mencapai Rp 1.101 triliun atau 81,12 persen dari target sebesar Rp 1.358 triliun. Dari jumlah itu, realisasi dari penerimaan pajak sebesar Rp 858 triliun atau 84 persen, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 240 triliun atau 70,4 persen, dan penerimaan dari hibah Rp 2,9 triliun.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menginstruksikan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan melaksanakan DIPA 2013 sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. ”Jangan ada kemandekan, tidak terlambat, dan justru lebih cepat,” katanya.

Presiden Yudhoyono juga menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menggunakan anggaran secara tepat, transparan, serta akuntabel.

”Jangan ada penyimpangan. Ingat, pembelanjaan pemerintah adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak digunakan dengan baik, hampir pasti menghambat pertumbuhan perekonomian,” kata Presiden. (WHY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com