Djoko Suyanto dan Prabowo Berseberangan

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengemukakan, kegaduhan karena demokrasi merupakan konsekuensi luasnya partisipasi publik. Dengan kegaduhan itu, demokrasi memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri. Demokrasi semacam itu tidak membutuhkan ”orang kuat”.

”Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan civil society kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan pada local wisdom. Bukan ’orang kuat’ yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan,” ujar Djoko di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University, Singapura, Senin (10/12).

Djoko diundang memberi ceramah bertema ”Demokrasi, Keamanan, dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia oleh Dekan RSIS Barry Desker”. Sebelumnya, sejumlah pemimpin Indonesia juga diundang, antara lain Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan Aburizal Bakrie.

Agustus lalu, RSIS mengundang Prabowo Subianto untuk ceramah dan mengemukakan kebutuhan Indonesia akan pemimpin yang berani dan kuat.

Sama-sama tentara yang menjalani pendidikan di era yang sama, Djoko dan Prabowo jauh berbeda.

Djoko menuntaskan karier militer di TNI AU menjadi Panglima TNI. Sementara Prabowo diberhentikan dari TNI AD saat Reformasi 1998. Djoko kemudian menjadi menteri. Prabowo menjadi pengusaha.

Menurut Djoko, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Intervensi dan dominasi ”orang kuat” akan mengisolasi kebijakan ekonomi dari proses politik dan akan mengakibatkan terisolasinya kebijakan ekonomi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat. (*/inu)