JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden meminta agar para penegak hukum tidak memasuki ranah politik dalam menjalankan tugasnya. Presiden meminta agar para penegak hukum memberikan penjelasan tentang suatu kasus secara proporsional, profesional, dan gamblang agar masyarakat mengerti duduk persoalan. Hal itu dikatakan Presiden dalam pidato peringatan puncak Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2012).
"Kalau (penjelasannya) ngambang, no comment, menimbulkan tafsiran, bahkan dihakimi sebelum dinyatakan bersalah, please, tolong, berikan penjelasan yang gamblang, yang utuh, yang logis sehingga rakyat bisa tahu duduk persoalannya," kata Presiden dengan nada lirih.
Acara itu dihadiri para pimpinan lembaga penegak hukum, seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief Arief. Hadir pula jajaran menteri, Ketua BPK Hadi Poernomo, pimpinan MPR, para kepala daerah, dan undangan lain.
Presiden mengingatkan aparat penegak hukum bahwa mereka yang dijadikan tersangka atau yang diperiksa memiliki keluarga ataupun kerabat sehingga publik harus jelas tahu atas permasalahannya.
Presiden juga meminta semua pihak mendidik diri agar bisa memisahkan antara penegakan hukum dan politik. Semua pihak harus memberikan kepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus.
"Jangan diganggu politik. Berikan kepercayaan, berikan ruang kepada penegak hukum. Hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Politik bagaimanapun tidak bebas dari kepentingan kekuasaan," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.