Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfudz: Dipo Alam Menghindar dari Komisi I

Kompas.com - 10/12/2012, 12:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuding Sekretaris Kabinet Dipo Alam menghindar dari panggilan DPR yang rencananya akan dilakukan hari ini, Senin (10/12/2012). Gelagat Dipo, disebut Mahfudz, terlihat dengan meminta rapat gabungan dilakukan antara Komisi I, Komisi II, dan Komisi XI.

"Upaya ini terlihat dari adanya usulan dari Dipo Alam agar raker gabungan Komisi I DPR melibatkan juga Komisi II dan XI. Padahal, agenda yang dibahas berkaitan dengan Dana Optimalisasi Kementerian Pertahanan 2012 untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 678 miliar," ujar Mahfudz, Senin pagi, di Jakarta.

Pada rapat yang akan digelar malam nanti, Komisi I rencananya akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP. Rapat dijadwalkan dilakukan pada pukul 19.30 dengan agenda pembahasan anggaran Kemenhan sebesar Rp 678 miliar yang dibintangi Kementerian Keuangan atas perintah dari Dipo Alam.

Menurut Mahfudz, Dipo mengirimkan surat ke Sekretariat Pimpinan DPR, Komisi I, Komisi II, dan Komisi XI. Namun, surat itu tidak bisa diserahkan ke sekretariat karena para pegawai sudah bubar.

Sebelumnya, rapat kerja gabungan Komisi I DPR pada Kamis (6/12/2012) lalu tidak bisa dilanjutkan karena Seskab Dipo Alam tidak hadir. Demikian juga dengan Menteri Keuangan dan Kepala BPKP yang absen hadir pada rapat tersebut. Padahal, pimpinan Komisi II dan Komisi XI, yang merupakan mitra kerja kedua lembaga itu, sudah mengeluarkan izin kedua lembaga menghadiri rapat dengan Komisi I.

"Rapat ini untuk meminta Dipo Alam menjelaskan dan membuktikan tuduhannya bahwa ada kongkalikong dan mark up anggaran alutsista di TNI, sekaligus menjelaskan perintah Seskab kepada Menkeu untuk memblokir anggaran tersebut," kata Mahfudz.

Menurutnya, Menkeu tidak ada keberatan apa pun soal anggaran alutsista TNI. Namun, mereka baru akan mencabut pemblokiran jika diizinkan Seskab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com