Kamis, 24 Juli 2014

News / Internasional

Mesir

Oposisi Mesir Tetap Tolak Referendum Konstitusi

Senin, 10 Desember 2012 | 09:21 WIB

KAIRO, KOMPAS.com - Kelompok-kelompok oposisi Mesir tetap menolak referendum konstitusi yang direncanakan Presiden Mohammed Morsi. Mereka mengatakan referendum itu berisiko menyeret Mesir ke dalam konfrontasi dan kekerasan.

Koalisi opisisi telah bersumpah tetap melawan rencana rederendum rancangan konstitusi baru yang dijadwalkan pada 15 Desember mendatang. Mereka tetap menmentang meski Presiden Morsi sebelumnya telah mencabut dekrit yang memusatkan seluruh kekuasaan politik di tangan presiden.

"Menggelar referendum saat ini di menunjukkan buruknya rasa tanggung jawab rezim saat ini. Referendum sangat berisiko menyeret negeri ini ke dalam konfrontasi dan kekerasan," demikian pernyataan resmi Front Penyelamat Nasional (NSF) yang dibacakan juru bicaranya.

NSF, yang merupakan koalisi kelompok liberal dan kiri, menyerukan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait rancangan undang-undang yang dinilai adalah bentukan kelompok Ikhwanul Muslimin, penyokong Presiden Morsi.

"Front menyerukan unjuk rasa di ibu kota dan di daerah pada Selasa, sebagai penolakan atas keputusan presiden yang melawan tuntutan sah rakyat," ujar juru bicara NSF.

Saat ini, ratusan pengunjuk rasa masih berada di sekitar istana kepresidenan meski puluhan tank, kawat duri dan berbagai penghalang lain sudah dipasang untuk melindungi istana.

Dengan keputusan Presiden Morsi yang mencabut dekrit kontroversialnya, maka seruan unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (11/12/2012) bisa memperpanjang krisis politik Mesir.

Unjuk rasa itu bisa berujung kekerasan, seperti yang terjadi Rabu pekan lalu yang mengakibatkan tujuh orang pengunjuk rasa tewas dan ratusan orang lainnya terluka dalam bentrokan di depan istana kepresidenan.

Rencana referendum rancangan konstitusi telah memicu kekerasan paling berdarah antara pendukung Morsi dan oposisi, sejak Morsi menjadi presiden Juni lalu.

Ikhwanul Muslimin, yang mendukung Morsi, mendesak oposisi untuk menerima apapun hasil referendum. Sementara kelompok oposisi menilai rancangan konstitusi itu dibuat dengan terburu-buru tanpa memedulikan keragaman di antara 83 juta rakyat Mesir.

 


Editor : Ervan Hardoko
Sumber: