Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Kalau LSI Survei Rakyat, Saya Unggul!

Kompas.com - 04/12/2012, 19:52 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie memilih tak ambil pusing soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebut dirinya tak berkualitas menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ical menyebut survei LSI tak mewakili populasi rakyat Indonesia. Responden yang terlibat pada survei ini hanya berjumlah 223 orang dengan latar belakang pendidikan doktor.

 "Survei itu kepada siapa? Kepada elite, ya. Barangkali nanti saya hubungi elite itu karena saya sekarang hubungi rakyat. Sekarang saya deketin rakyat sehingga kalau LSI (Lembaga Survei Indonesia) melakukan survei kepada rakyat, (elektabilitas) saya tinggi," ujar Ical di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Ical mengatakan, dirinya berencana mendekati kalangan elite yang menjadi responden survei tersebut. Dengan demikian, para responden tersebut sadar bahwa Ical, menurut klaim sepihaknya, didukung rakyat.

Kualitas seorang capres, terangnya, tidak dapat diukur dari suara 223 responden LSI yang merupakan kalangan intelektual. Pasalnya, populasi rakyat yang memiliki hak pilih mencapai seratusan juta. "Rakyat, kan, yang akan memilih," ujarnya.

Sejumlah tokoh nasional dipersepsikan tak layak menjadi presiden. Tokoh tersebut adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbanigrum, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Hal ini berdasarkan hasil survei LSI pada Januari-Mei 2012 yang bertajuk "Penilaian Opinion Leader". Survei ini melibatkan 233 responden yang berpendidikan minimal doktor dengan beragam latar belakang. Para responden ini merupakan orang yang mengetahui seluk-beluk para tokoh nasional tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com