DJSN Luncurkan Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional - Kompas.com

DJSN Luncurkan Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional

Kompas.com - 30/11/2012, 00:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Saat itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah beroperasi.

"Agar pelaksanaan JKN ini tepat waktu, dibutuhkan peta jalan pelaksanaan JKN," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang di Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Peta Jalan JKN 2012-2019 itu diluncurkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana. Peta ini membantu mewujudkan JKN secara terarah dan sistematis dari waktu ke waktu.

Pada awal pelaksanaannya, JKN diperkirakan baru mencakup 121,6 juta orang yang merupakan pengalihan dari peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari pegawai negeri sipil dan keluarganya, asuransi bagi anggota TNI/Polri, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JPK Jamsostek), dan sebagian peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

"Ini baru sekitar separuh penduduk yang bisa dicakup," kata Chazali. Diperkirakan, seluruh rakyat baru bisa dicakup dalam JKN ini pada 2019.

Untuk memperlancar pelaksanaan JKN dan operasional BPJS Kesehatan, saat ini pemerintah sedang mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan serta Rancangan Peraturan Presiden terkait penyelenggaraan sistem JKN, seperti aspek kepesertaan, manfaat, iuran, pelayanan kesehatan, keuangan, serta organisasi dan kelembagaan.

Menko Kesra Agung Laksono menegaskan, pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang BPJS merupakan langkah monumental untuk melindungi kesejahteraan seluruh rakyat.

Jika BPJS Kesehatan yang melayani JKN mulai beroperasi awal 2014, BPJS Ketenagakerjaan baru akan beroperasi pada pertengahan 2015. BPJS Ketenagakerjaan ini akan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.


EditorNasru Alam Aziz
Komentar

Terkini Lainnya

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional

Close Ads X