Lima Tokoh Berkualitas untuk Capres 2014

Jakarta, Kompas - Lima tokoh nasional, yaitu Mahfud MD, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani Indrawati, dan Hidayat Nur Wahid, menduduki lima urutan teratas sebagai pemimpin berkualitas pribadi unggul. Mereka dinilai memiliki kapabilitas (kemampuan), integritas (kepribadian), dan akseptabilitas (diterima) sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Demikian salah satu hasil Survei ”Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader” oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardhi, Rabu (28/11) di Jakarta. Hadir dalam acara itu Direktur Komunikasi Publik LSI Burhanuddin Muhtadi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Peneliti Center for Strategic and International Studies J Kristiadi.

Survei tersebut menggali opinion leader dari 223 responden yang terdiri atas lulusan S-3 dari berbagai latar belakang, pemimpin redaksi media massa, pengusaha nasional, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok. Survei dilakukan pada Januari-Mei 2012.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Menteri BUMN Dahlan Iskan (76), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (72), dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Hidayat Nur Wahid (71). Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Mahfud MD menghargai hasil survei ini karena memperlihatkan banyak tokoh alternatif sebagai capres. Sementara Jusuf Kalla menilai, sistem demokrasi di Indonesia sekarang ini memperlihatkan proses pemilihan yang menarik karena ketua partai pemenang pemilu tidak mesti otomatis menjadi presiden.

Marzuki Alie berharap, partai-partai membuka ruang bagi tokoh-tokoh alternatif. Salah satu caranya, DPR bisa menurunkan ambang batas perolehan suara bagi partai politik yang ingin mencalonkan presiden yang setara dengan ambang batas parlemen.

Seusai mengikuti diskusi publik mengenai solusi krisis kepemimpinan nasional di Surabaya, Jawa Timur, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan, seleksi calon pemimpin berdasarkan rekam jejak dan integritas lebih berhasil memunculkan pemimpin bersih. ”Undang-undang pemilu yang mencantumkan kriteria mengenai persyaratan integritas dan rekam jejak calon pemimpin itu harus segera dibuat,” katanya. (DEN/IAM)