Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Semua Negara Pulangkan Koruptor Indonesia

Kompas.com - 27/11/2012, 18:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada semua negara di dunia untuk bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa ada kerja sama, pemberantasan korupsi tidak akan efektif.

Presiden memberi contoh jangan ada perlindungan terhadap koruptor yang kabur dari negaranya. Pemerintah yang negaranya dijadikan tempat berlindung harus mau mengembalikan koruptor itu ke negara asal berikut dengan aset yang dibawa.

Presiden mengatakan, Indonesia telah serius dalam pemberantasan korupsi. Namun, nyatanya langkah itu terkendala lantaran para koruptor kemudian kabur ke luar negeri dengan membawa hasil korupsi.

"Praktiknya kalau Indonesia berteriak ada buron kami yang hampir pasti bawa uang ratusan miliar rupiah, tinggal di sebuah negara, mestinya tidak boleh ada halangan untuk membawa pulang buron itu, membawa kembali aset Indonesia yang dibawa kabur," kata Presiden ketika menerima 60 pimpinan lembaga antikorupsi dari 30 negara, Selasa (27/11/2012) di Istana Negara, Jakarta.

Dari Indonesia diwakili oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Hadir pula jajaran menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum, yakni Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Presiden mengatakan, setiap negara memang mempunyai aturan ketika menangani warga negara asing yang terlibat tindak pidana. Hanya, aturan itu tidak boleh menghalangi semangat pemberantasan korupsi di negara lain.

Presiden juga mengingatkan perlunya kerja sama untuk melacak aliran dana hasil korupsi yang masuk ke luar negeri. Presiden menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini telah aktif memonitor transaksi keuangan yang mencurigakan.

"Saya berharap acara tiga hari ini, saudara bisa berbagi pengalaman, pikiran-pikiran yang penting untuk semuanya meningkatkan kinerja. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi sangat penting," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com