Miris, Ada Pemda yang Nyaris Bangkrut

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja mengungkapkan, ada pemerintah daerah yang nyaris bangkrut secara teoretis. Pemerintah daerah (pemda) tersebut, katanya, sudah tidak bisa membayar gaji karyawannya sekian bulan. Hal itu disampaikan Adnan dalam jumpa pers terkait hasil pertemuan KPK dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Sangat terkejut bahwa ternyata ada sebagian pemda yang secara teoretis nyaris bangkrut. Itu miris sekali," kata Adnan.

Namun, dia mengaku lupa pemda mana yang dimaksudnya itu. Adnan hanya menyebut, pemda yang nyaris bangkrut itu berada di Jawa. "Nanti bisa cek ke staf saya, tapi itu fakta yang tidak bisa diabaikan karena mismanagement,” tambahnya.

Seusai jumpa pers, mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional itu mengatakan bahwa kemungkinan pemda tersebut nyaris bangkrut karena kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran. Berdasarkan kajian KPK, sebagian pemda belum berhasil menyusun anggarannya dengan baik. Misalnya, kata Adnan, pengalokasian biaya untuk pembayaran staf yang lebih besar dari belanja modal.

"Ini sangat memprihatinkan. Kita tahu biasanya ketika seorang kepala daerah terpilih, dia membawa kru-nya sehingga semakin besar jumlah staf di pemda," tutur Adnan.

Dia pun mencontohkan pemda yang dianggap baik dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APDB). Menurut Adnan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) cukup baik dalam menyusun alokasi anggaran yang ideal. "Pemrov Jabar melakukan pensiun dini sehingga akhirnya antara staf-pemda dan anggaran untuk membiayai staf dengan anggaran belanja modal menjadi ideal," ujarnya.

Melihat masih adanya pemda yang belum berhasil menyusun APBD dengan baik tersebut, KPK membuat rencana aksi di sejumlah wilayah dengan melakukan kajian, kemudian memperbaiki sistem daerah tersebut. Adapun daerah yang menjadi salah satu percontohan adalah Pemrov DKI Jakarta. Untuk itulah, KPK mengadakan pertemuan dengan Jokowi hari ini.

Salah satu topik diskusi dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan penyusunan APBD. "Kemudian apakah kita akan terus memantau pilkada di tempat lain, mengingat ada 33 provinsi dan sekian banyak kabupaten/kota. Kita hanya memilih beberapa wilayah yang menurut kita akan menjadi perhatian publik," ujar Adnan.