Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Konflik Horizontal Masih Marak

Kompas.com - 27/11/2012, 04:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) memaparkan, selama tahun 2012, telah tercatat 32 konflik horizontal. Konflik itu memakan 28 korban tewas dan 200 orang luka. Hal itu membuktikan konflik horizontal masih marak.

"Angka ini di luar peristiwa-peristiwa persekusi, serangan dari suatu kelompok mayoritas-identitas," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Haris menambahkan, konflik horizontal terakhir terjadi di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) perlu segera menangani dan menyudahi konflik itu. Sebab, tidak patut konflik serupa yang sebelumnya terjadi akan terulang.

Pemerintah, lanjutnya, harus berkaca pada kegagalan penanganan konflik di masa silam.

"Bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di Barong Tongkok melengkapi serangkaian konflik horizontal serupa yang terjadi cukup intensif di Indonesia," tambahnya.

Haris memaparkan, korban konflik itu didominasi kelompok minoritas. Selain minoritas, pelajar dan mahasiswa juga menjadi korban. Korban itu, lanjutnya, mengalami kerugian materi seperti kerusakan harta benda dan psikis.

Lebih jauh, konflik horizontal di Sulawesi Tengah, terangnya, paling banyak memakan korban tewas. Di Sulawesi tengah, 15 orang tewas. Di Papua, sebanyak 6 orang tewas, sedangkan di Lampung 5 orang dilaporkan tewas. Jumlah itu sama dengan di Aceh. Di wilayah Kalimantan Timur, 1 orang tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com