PKNU Minta Komisioner KPU Dipecat - Kompas.com

PKNU Minta Komisioner KPU Dipecat

Kompas.com - 26/11/2012, 20:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tohadi meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan tegas pada tujuh komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, dalam sidang kode etik DKPP, komisioner diketahui banyak melanggar undang-undang pemilu.

"DKPP kiranya bisa objektif dan tegas dalam mengambil keputusan. Ini demi kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Kalau melihat fakta persidangan, komisioner sangat layak diberhentikan dan diganti," kata Tohadi di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Tohadi memaparkan, sidang kode etik terakhir jelas menyebutkan KPU melanggar undang-undang, bukan etika. Menurutnya, Bappenas tegas mengatakan, KPU tidak boleh menggunakan dana hibah asing secara langsung. Faktanya, KPU telah menggunakan dana dari Australia melalui Ausaid.

"Penggunaan dana ini melalui IFES. Ini digunakan secara langsung dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Celakanya mereka ikut melakukan verifikasi langsung di Hotel Borobudur," tambahnya.

Hal itu, lanjutnya, diperkuat kesaksian dari Kepala Biro Hukum KPU Nanik Suwarti. Komisioner KPU, terangnya, mengajak IFES dalam tahap verifikasi administrasi. Padahal, sesuai peraturan yang boleh memasuki ruang verifikasi hanya petugas verifikator dan komisioner.

"IFES diperintahkan Komisioner (Hadar Navis Gumay) mengambil alih pekerjaan tim verifikator yang sebelumnya berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepala biro hukum. Untuk melakukan verifikasi, luar biasa IFES sampai dilibatkan langsung. Ini melanggar UU, ini pelanggaran berat dan serius," tandasnya.

Sementara itu, DKPP akan memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik pada Selasa (26/11/2012) esok. Perkara tersebut diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Direktur SIGMA Said Salahuddin. Kedua pemohon menilai ada dugaan pelanggaran kode etik pada tahap administrasi verifikasi parpol. Pelanggaran itu diduga dilakukan oleh tujuh komisioner KPU.


EditorHindra
Komentar

Terkini Lainnya

Curi Motor Temannya Sendiri, Pelajar Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi

Curi Motor Temannya Sendiri, Pelajar Pelaku Curanmor Ditangkap Polisi

Regional
Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional

Close Ads X