JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Kementerian Keuangan "membintangi" (blokir) anggaran dana optimalisasi untuk Kementerian Pertahanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kementerian Keuangan lalu memblokir anggaran tersebut.
Bagaimana penjelasan Dipo? Dipo membenarkan adanya permintaan itu. Namun, Dipo tak menjelaskan secara detail alasan permintaan itu. Dia hanya menyinggung berbagai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada korupsi dalam penggunaan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI/Polri.
Terkahir, kata Dipo, pesan itu disampaikan ketika HUT TNI pada 5 Oktober 2012 . "Presiden katakan kita ingin (alutsista) kuat, mengangkat industri pertahanan kita. Tapi jangan digerogoti (anggaran). Itu pesan beliau," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 26/11/2012 ).
Hal itu dikatakan Dipo ketika menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II mengenai langkahnya yang meneruskan aduan pegawai negeri sipil di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN. Dalam penjelasannya, Dipo menyinggung perihal pemblokiran anggaran di Kemenhan.
Dipo mengaku tidak khawatir atas langkahnya itu. "Tidak ada kekhawatiran kita apakah dia profesional, apakah dari parpol, dari TNI/Polri. Kalau kita harus benahi, kita benahi," kata Dipo.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi di internal pemerintah untuk membuka blokir. "Masih perlu ada klarifikasi antar pemerintah meliputi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dengan Seskab," kata Agus.
Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet
Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR