Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Kompas.com - 26/11/2012, 19:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Kementerian Keuangan "membintangi" (blokir) anggaran dana optimalisasi untuk Kementerian Pertahanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kementerian Keuangan lalu memblokir anggaran tersebut.

Bagaimana penjelasan Dipo? Dipo membenarkan adanya permintaan itu. Namun, Dipo tak menjelaskan secara detail alasan permintaan itu. Dia hanya menyinggung berbagai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada korupsi dalam penggunaan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI/Polri.

Terkahir, kata Dipo, pesan itu disampaikan ketika HUT TNI pada 5 Oktober 2012 . "Presiden katakan kita ingin (alutsista) kuat, mengangkat industri pertahanan kita. Tapi jangan digerogoti (anggaran). Itu pesan beliau," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 26/11/2012 ).

Hal itu dikatakan Dipo ketika menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II mengenai langkahnya yang meneruskan aduan pegawai negeri sipil di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN. Dalam penjelasannya, Dipo menyinggung perihal pemblokiran anggaran di Kemenhan.

Dipo mengaku tidak khawatir atas langkahnya itu. "Tidak ada kekhawatiran kita apakah dia profesional, apakah dari parpol, dari TNI/Polri. Kalau kita harus benahi, kita benahi," kata Dipo.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi di internal pemerintah untuk membuka blokir. "Masih perlu ada klarifikasi antar pemerintah meliputi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dengan Seskab," kata Agus.

 

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com