Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aduan Kongkalikong Tak Hanya di Tiga Kementerian

Kompas.com - 26/11/2012, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, aduan yang dia terima mengenai dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN tidak hanya di tiga kementerian saja. Laporan yang dia teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sebagai sampel.

"Saya ambil sampel tiga. Laporannya lebih," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II. "Saya yakin (praktik kongkalikong) lebih dari tiga kementerian. Cuma kita bicara pembuktian," kata anggota Komisi II Akbar Faisal.

Dipo mengaku bahwa laporan praktik kongkalikong dari PNS Kementerian masih terus berdatangan. Laporan itu diterima pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Namun, Dipo tak mau menyebut kementerian mana lagi yang dilaporkan terjadi praktik kongkalikong. Dipo hanya membenarkan ketika dikonfirmasi apakah tiga kementerian yang telah dilaporkan ke KPK adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Dipo mengatakan, dirinya tidak bisa membiarakan aduan yang dilengkapi bukti-bukti dari para pejabat eselon I Kementerian itu. Apalagi dirinya bukan penegak hukum yang bisa melakukan pengusutan. Karena itu, aduan PNS diteruskan ke KPK.

Menurut dia, tidak ada maksud untuk menyerang menteri terkait langkahnya itu. "Tidak ada niat jahat sama sekali kepada mereka (menteri). Ini sistem bekerja dan jangan menyangka ini biasa-biasa saja. Bawahan sudah melihat, kolega sudah melihat, atasan sudah melihat. Jadi saling ingatkan, apakah dia profesional, apakah dia dari parpol, apakah dia dari TNI," kata Dipo.

Kini, tambah Dipo, tinggal menunggu tindaklanjut dari KPK untuk membuktikan apakah aduan PNS tersebut benar atau tidak. "Nanti terserah KPK apakah ada keterlibatan dengan menterinya," ucap Dipo.

Apakah laporan kementerian lain juga akan diteruskan ke KPK? "diteruskan," jawab Dipo.

 

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com