Saidi Butar-butar Akui Temui Direksi Merpati

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Saidi Butar-butar, mengakui ada pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 antara Direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan beberapa anggota Komisi XI. Ia turut dalam pertemuan itu. Kendati demikian, dianya mengklaim tidak ikut dalam pembicaran.

"Saya baru datang di situ. Tapi saya bukan Panja (panitia kerja) Merpati. Kalau ngomong di situ (pertemuan 1 Oktober), tidak ada gunanya," ujar Saidi, Jumat (23/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Said menjelaskan, dirinya hanya datang dan duduk bersama anggota Komisi XI yang lainnya tanpa melakukan perbincangan. Ia juga menyatakan siap dikonfrontasi bersama dengan direksi PT Merpati yang hadir saat itu.

"Sudah ada sanggahan juga dari Dalimunthe (Wakil Ketua Badan Kehortaman) yang mengatakan bahwa Saidi dan Hatta (PAN) hanya duduk, tidak ngomong. Saya nggak boleh ngomong karena bukan Panja Merpati," katanya.

Lebih lanjut, Saidi menuturkan, dirinya sudah melaporkan soal dugaan keterlibatan dirinya ini ke Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. "Fraksi sudah mengerti. Kami tunggu proses di BK saja dulu," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan permintaan jatah yang dilakukan Anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Di dalam laporannya ke Badan Kehormatan itu, Dahlan menuturkan ada pertemuan beberapa anggota Komisi XI dengan direksi Merpati yang diindikasikan sebagai upaya meminta jatah.

Hal ini dibantah oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi. Menurut Achsanul, pertemuan itu bersifat tidak formal dan hanya membicarakan soal business plan Direktur Utama PT Merpati yang baru, Rudy Setyopurnomo.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras
Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR