Pembahasan RUU Kamnas Dilanjutkan Tahun 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang sempat mengundang kontroversi masih tetap akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, pembahasannya diundur hingga tahun 2013 mendatang lantaran waktu pembahasan pada masa sidang terakhir tahun 2012 ini terbilang singkat.

"Pembahasannya masih lanjut. Tapi tadi rapat pimpinan sepakat kalau fraksi-fraksi meminta waktu lebih panjang untuk kajian pendalaman yang berkaitan dengan RUU Kamnas ini. Kemungkinan baru akan dibahas lagi pada Januari 2013," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Kamnas Agus Gumiwang, Rabu (21/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Agus mengatakan, fraksi yang meminta tambahan waktu untuk mengkaji draft RUU Kamnas yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, dan Fraksi Golkar.

Menurut Agus, draft RUU yang sudah diperbaiki pemerintah masih terlihat rancu. Hal-hal yang masih menjadi perdebatan adalah terkait definisi soal ancaman dan keberadaan Dewan Keamanan. "Definisi mengenai ancaman salah satu contohnya terkait ideologi, walau pun sudah dihapuskan, tapi ada ideologi radikal yang harus dijabarkan," kata Wakil Ketua Komisi I bidang pertahanan dan luar negeri.

Dengan beberapa hal yang masih disoroti fraksi itu, Agung mengatakan tidak akan mungkin membicarakan RUU Kamnas dalam masa sidang tahun ini. "Tentunya karena permintaan fraksi tersebut harus dihormati dan dihargai. Sayangnya, masa sidang hanya 20 hari kerja, sangat sempit," imbuh Agus.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menyerahkan draft terbaru rancangan Undang-undang Kamnas. Sebelum penyerahan itu dilakukan, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mulai melakukan roadshow politiknya dengan menyambangi sejumlah fraksi. Ada tiga fraksi yang sudah didatangi yakni Fraksi PAN, Fraksi PPP dan dan Fraksi Golkar.

Pembahasan RUU Kamnas di Pansus sempat dikembalikan ke pemerintah karena banyak catatan kritis dari 12 pihak yang diundang Komisi I. Pihak yang mengkritisi diantaranya Imparsial, Kontras, Komnas HAM, dan Dewan Pers. Salah satu subtansi yang dikritisi yakni pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk menjaga keamanan. Pembentukan dewan itu dikhawatirkan akan mempreteli kewenangan Polri.

Pansus RUU Kamnas memutuskan mengembalikan draf RUU Kamnas ke pemerintah untuk diperbaiki sejumlah subtansi yang dikritik. Sejumlah pihaknya juga mengkhwatirkan isi pasal dalam RUU ini yang dinilai melanggar HAM dan hak sipil.