Jakarta, Kompas
Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan hal ini di sela pertemuan konsolidasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bandung, Jawa Barat, Senin (19/11). Turut hadir Direktur Utama (Dirut) PT Jamsostek Elvyn G Masassya, Dirut PT Askes I Gede Subawa, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang, anggota DJSN Ridwan Monoarfa, Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat, dan jajaran direksi PT Jamsostek.
”Sudah menjadi komitmen pemerintah menjalankan jaminan kesehatan ini sesuai amanat undang-undang. Sepanjang semua bersedia membayar iuran, tentu sistem jaminan kesehatan bisa berjalan mulai 1 Januari 2014,” kata Ghufron.
Dalam forum ini, jajaran direksi PT Jamsostek dan PT Askes mengkaji penggunaan kartu tunggal bagi peserta memakai data nomor induk kependudukan Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan pelayanan. Namun, konsep ini sangat bergantung pada kesediaan pemerintah. ”Ini forum konsolidasi pertama sekali dan kami mendukung penuh proses peralihan ini. Kami juga membahas untuk membuat satu kartu yang bisa dipakai bersama oleh peserta,” kata Elvyn.
Elvyn mengatakan, ada tiga hal penting dalam proses peralihan ini. Ketiga hal itu adalah pendaftaran peserta, pelayanan peserta, dan penyerahan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek ke BPJS Kesehatan pada 31 Desember 2013.
Gede mengatakan, kartu penduduk elektrik penting untuk kemudahan pengumpulan data peserta.