KPK: Dahlan Jangan Cuma Omong
Jakarta, Kompas
”Sebaiknya Pak Dahlan jangan cuma omong doang. Serahkan data dan bukti-bukti adanya anggota DPR yang memeras BUMN itu ke KPK. Saya pastikan, KPK akan menindaklanjutinya,” kata Abraham di Jakarta, Senin (12/11).
Abraham mengatakan, jika hanya bicara di media dan tidak berani melapor ke KPK, sama artinya Dahlan membiarkan terjadinya korupsi tanpa berani memberantasnya. Perang opini di media antara Dahlan dan sejumlah anggota DPR, menurut Abraham, justru tidak akan produktif bagi upaya pemberantasan korupsi di BUMN.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, setuju dengan sikap KPK. Jika tidak melapor ke KPK, Dahlan bisa dituding sengaja mencari popularitas dan pencitraan mengingat DPR tengah terpuruk oleh berbagai tingkah laku koruptif anggotanya.
Upaya pemerasan anggota DPR terhadap BUMN harus diselesaikan secara hukum, bukan dengan cara politik, apalagi berpolemik di media. Melaporkan upaya pemerasan anggota DPR terhadap BUMN ke Badan Kehormatan DPR, menurut Emerson, hanya bunuh diri. Dahlan bisa dianggap melakukan pencitraan jika tak lapor ke KPK.
”Karena, dalam sejarahnya korupsi politik sesama anggota DPR itu saling dilindungi. Jadi, kalau Dahlan Iskan lapor ke BK DPR dan berharap laporannya ditindaklanjuti, sama saja mimpi di siang bolong,” kata Emerson.
Anggota Komisi VI DPR, Idris Sugeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, membantah tuduhan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro bahwa dia meminta jatah gula dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) sebanyak 20.000 ton.
”Saya hanya menanyakan apakah ada program CSR untuk daerah pemilihan. Di mana letak pemerasannya?” kata Idris yang akhirnya mengaku membeli 4 ton gula Rp 48 juta atau
”Itu harga normal, tanpa diskon,” kata politisi Partai Demokrat itu tentang gula yang kemudian dia bagikan pada bulan Ramadhan lalu.
Terpopuler
Now Trending
