Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Anak Buah Hartati Terbukti Menyuap

Kompas.com - 12/11/2012, 18:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dua pejabat PT Hardaya Inti Plantation,  Yani Anshori dan Gondo Sudjono, terbukti secara bersama-sama menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan hak guna usaha  perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Yani dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, sementara Gondo diganjar hukuman satu tahun penjara ditambah denda dengan nilai yang sama. Yani menjabat General Manager Supporting PT HIP, sementara Gondo menjadi direktur operasional.

Putusan dua anak buah Hartati Murdaya itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam persidangan yang berlangsung terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/11/2012). ”Mengadili, menyatakan Gondo Sudjono terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal membacakan amar putusan Gondo.

Yani dianggap terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUHP, sedangkan Gondo melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Menurut majelis hakim, Yani dan Gondo terbukti memberi uang kepada Amran berkaitan dengan proses pengajuan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) lahan seluas 4.500 hektar atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation (HIP) serta surat-surat terkait HGU dan IUP atas sisa lahan 75.000 ha yang belum memiliki HGU atas nama dua perusahaan tersebut.

Yani dianggap terbukti menyerahkan uang Rp 1 miliar dan Rp 2 miliar kepada Amran, sementara Gondo hanya terlibat dalam penyerahan uang Rp 2 miliar. Pada 18 Juni 2012, Yani bersama Arim (Financial Controller PT HIP) menyerahkan uang Rp 1 miliar sesuai dengan permintaan Amran. Uang itu dibawa Yani dan Arim dalam tas ransel berwarna coklat dan diantarkan ke kediaman Amran di Buol.

Kemudian, pada 26 Juni 2012, Yani kembali menyerahkan uang ke Amran. Kali ini, dia bersama Gondo mengantarkan uang dalam dua kardus air mineral ke vila milik Amran yang juga berlokasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Adapun pemberian uang ini, menurut hakim, berdasarkan persetujuan Presiden Direktur PT HIP Hartati Murdaya Poo.

Dalam kasus ini, Hartati sudah ditetapkan sebagai tersangka dan segera menjalani persidangan. Sementara itu Amran masih disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Meskipun sama-sama terbukti menyuap, hukuman Gondo lebih ringan dibandingkan dengan Yani.

Hal ini karena majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang meringankan Gondo. Menurut majelis, Gondo sempat menolak saat diminta atasannya mengantarkan uang ke Amran. ”Melakukan atas perintah atasan, padahal sebelumnya sudah menolak dan hanya memberikan uang Rp 2 miliar,” ujar Hakim Gusrizal.

Sementara itu hal yang memberatkannya, sama dengan Yani, yakni mencederai birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, serta perbuatan mereka dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Atas putusan ini, baik Yani maupun Gondo menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Demikian juga dengan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawa perkara ini ke pengadilan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com