Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa PKS Pinang Dedy Mizwar sebagai Cawagub Jabar?

Kompas.com - 10/11/2012, 04:51 WIB

KOMPAS.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung pasangan Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar di Pilkada Jawa Barat. PKS menggandeng Hanura dan PPP untuk berkoalisi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan keputusan menggandeng aktor senior itu diputuskan sejak Kamis (8/11/2012). Keputusan diambil melibatkan DPW dan DPP. Hidayat pun menjelaskan alasan PKS memilih aktor pemeran Nagabonar itu.

"Kecocokan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur karena kita ingin pasangan ini bisa bekerja efektif dari awal hingga akhir. Selama ini, Pak Dedy Mizwar punya komunikasi yang bagus dengan kawan-kawan PKS," kata Hidayat ketika dihubungi, Jumat (9/11/2012).

PKS, kata Hidayat, mengharapkan keduanya dapat menunjukkan kepemimpinannya hingga masa jabatan usai.

"Tidak seperti kemarin, harmoninya tidak terjaga dengan baik," tuturnya seraya merujuk pada Dede Yusuf, mantan wakil gubernur yang kini mencalonkan diri menjadi gubernur Jabar.

Mantan Presiden PKS itu melanjutkan, ketokohan dan popularitas Dedy Mizwar dapat memperkuat potensi kemenangan Ahmad Heryawan.

Diketahui, ujar Hidayat, rekam jejak Dedy Mizwar merupakan tokoh karismatik serta bersih dari perilaku menyimpang sehingga bisa menjadi panutan untuk memimpin Jawa Barat.

Menurut Hidayat, Dedy Mizwar sendiri telah menyetujui duet dengan Ahmad Heryawan dalam pertarungan Jabar 1.

"Artinya, ketika Pak Presiden PKS sudah mengumumkannya, beliau sudah mendapatkan persetujuan dari Deddy Mizwar," kata Hidayat.

Pasangan Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar akan dideklarasikan pada Sabtu ini sekaligus mendaftar ke KPUD Jawa Barat.

Mengenai visi, Hidayat menjelaskan pasangan tersebut akan melanjutkan program yang telah berhasil selama ini.

Selain itu, keduanya juga akan fokus pada pembangunan Jabar Selatan. Hal ini menurutnya perlu dimaksimalkan karena ada ketertinggalan dari Jabar Utara. "Masalah pengusaha dan kaum buruh juga perlu diselesaikan," tuturnya.

Ia mengatakan, kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, sebagai penyangga Jakarta, dengan Pemprov DKI, khususnya dengan Gubernur DKI Jakarta, perlu ditingkatkan. Hidayat mengatakan, Jabar juga provinsi yang dikenal dengan lumbung padinya sehingga harus dimaksimalkan agar tidak perlu mengimpor beras lagi.

"Jabar juga pemasok TKW yang terbesar. Ini juga menjadi bagian yang harus ditingkatkan, skill para calon TKW," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com