Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?

Kompas.com - 09/11/2012, 01:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Senin (5/11/2012) lalu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro dipanggil Badan Kehormatan terkait pemerasan terhadap direksi BUMN. Di dalam kesempatan itu, Ismed menyerahkan nama seorang anggota Dewan yang pernah meminta gula 2.000 ton.

Salah seorang anggota BK, Usman Ja'far, mengatakan, seorang oknum yang diadukan Ismed berinisial IS yang merupakan anggota Komisi VI. Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, IS adalah Idris Sugeng, politisi Partai Demokrat.

"IS itu Idris Sugeng. Salah satu orang yang usianya paling lanjut di Komisi VI. Dapilnya di Jawa Tengah X, sama seperti saya," ujar Hendrawan, Kamis (8/11/2012), saat dijumpai di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta.

Hendrawan melanjutkan, dia tahu setelah bertemu dengan Sugeng. Sesama politisi senior, Hendrawan pun diceritakan Sugeng soal penyebutan namanya oleh Ismed. Ketika itu, Hendrawan menceritakan bahwa Sugeng mengaku tidak berusaha memeras RNI. Sugeng mengatakan dirinya didatangi Ismed untuk membicarakan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan RNI yang disarankan disalurkan ke daerah pemilihan Sugeng.

"Saat itu, Ismed mengaku tidak bisa karena sedang rugi. Akhirnya, Sugeng bilang bisa nggak ikut beli gula 10.000 ton bukan 2.000 ton, saya sudah cek sendiri dan ketemu si IS ini," ucap Hendrawan.

Namun, Sugeng mengaku akhirnya hanya membeli 5 ton gula untuk disebarkan ke daerah pemilihannya. Menurut Hendrawan, apa yang dilakukan Sugeng sama sekali tidak bermaksud memeras. Praktik yang dilakukan Sugeng pun disebut politisi PDI-Perjuangan ini lazim terjadi.

"Apa salahnya kalau kami sebagai wakil rakyat dan BUMN ada CSR itu untuk daerah pemilihan kami? Mana lebih apakah distribusinya dilakukan melalui BUMN atau ke dapil kami," kata Hendrawan lagi.

Sementara itu, ponsel Idris Sugeng yang dihubungi pada Kamis malam ini dijawab oleh istrinya. "Maaf bapak sudah istirahat. Mungkin besok dicoba lagi. Bapak baru istirahat, habis kunjungan kerja ke Palembang," tutur istri Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengaku sudah dua kali dirinya diminta jatah oleh anggota DPR. Dari dua kali peristiwa itu, salah satunya adalah dengan modus meminta jatah hingga 2.000 ton gula.

"Ada yang terkait dengan program CSR, bentuknya meminta 2.000 ton gula," ujar Ismed, Senin (5/11/2012), saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ismed mengatakan, ia menolak permintaan anggota Dewan tersebut. Namun, seorang anggota DPR yang namanya dirahasiakan Ismed itu masih terus meminta dan menurunkan permintaannya sampai 20 ton.

"Ketika membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle. Ternyata setelah saya cek, dia hanya beli 6 ton," kata Ismed.

Permintaan anggota DPR itu, lanjut Ismed, terjadi pada bulan Ramadan tahun ini. "Kalau gula itu menjelang Ramadan, karena itu rencananya untuk dibagikan ke konstituen di dapil masing-masing," ujarnya.

Namun, Ismed mengatakan, permintaan anggota DPR itu ditolak perusahaannya. Hal ini karena RNI ketika itu sedang merugi. Selain dimintai jatah gula, Ismed juga mengaku pernah dimintai uang dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) pada bulan Maret. Namun, ia kembali menolak permintaan tersebut. Cara-cara yang dilakukan anggota Dewan ini, diakui Ismed, sudah menjadi rahasia umum di perusahaannya. Praktik ini kerap merugikan keuangan perusahaan.

Baca juga:
Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR
Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK
Idris Laena Bantah Tuduhan Dahlan

Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com