"Nyalon" Pilgub Riau, Idris Khawatir Imbas Tuduhan Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena, khawatir dugaan pemerasan BUMN yang dilayangkan kepadanya memengaruhi pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Riau pada pilgub tahun 2013. Hal itu dikatakan Idris dalam jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

"Kalau (ditanya apakah) terpengaruh, tentu berpengaruh," kata Idris.

Meski demikian, Idris yakin masyarakat Riau mampu melihat permasalahan itu dengan jernih. Saat ini, kata dia, proses seleksi di partai masih berjalan. Sebelum ditetapkan, akan dilakukan survei untuk melihat tingkat elektabilitasnya.

Idris mengklaim tidak pernah melakukan pemerasan BUMN. Idris menilai penjelasan Dahlan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR telah mencemarkan nama baiknya dan keluarga serta mengganggu psikologis anak-anaknya. Pasalnya, keterangan Dahlan itu tanpa disertai bukti, hanya berdasarkan keterangan sepihak dari jajaran BUMN.

Seperti diberitakan, kepada BK, Dahlan menyebut ada tiga peristiwa upaya pemerasan tiga BUMN yang dilakukan oleh dua anggota Dewan, yakni Idris dan Sumaryoto (Fraksi PDI Perjuangan). Namun, Dahlan tak menyerahkan bukti atau hanya mengutip penjelasan jajaran direksi.

Dahlan mengatakan, permintaan komisi oleh dua anggota DPR terkait dengan pengalokasian anggaran penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada tahun ini. BUMN yang dimaksud adalah PT Garam (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan PT PAL Indonesia (Persero).

BK akan meminta keterangan direksi ketiga BUMN itu untuk mencari bukti awal. Jika memang cukup bukti, BK akan memanggil keduanya untuk diklarifikasi. Jika kesimpulannya terindikasi pidana, BK akan melimpahkan ke penegak hukum.

Baca juga:
Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR
Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK
Idris Laena Bantah Tuduhan Dahlan
Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR