Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK

Kompas.com - 08/11/2012, 13:49 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan alasannya tidak menghadiri rapat Badan Kehormatan (BK) di DPR kemarin. Padahal, agendanya Dahlan harus menyerahkan dokumen tambahan berisi nama-nama oknum DPR pemeras anak usaha BUMN.

"Soal itu, kenapa bukan saya yang ke sana, karena saya sudah mengutus orang ke BK jam empat sore. Saat itu, saya harus ke bandara dan pergi keluar kota. Kebetulan memang sedang sibuk," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Menurut Dahlan, absennya dia di rapat BK memang bukan disengaja. Sebab, Ketua BK DPR sendiri membolehkan Dahlan tidak hadir ke BK hanya untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.

"Ketua BK itu membolehkan saya tidak datang sendiri ke BK, jadi boleh mengirim utusan, yang penting berkasnya sampai ke BK," katanya.

Di dalam berkas tersebut, Dahlan menyebut ada enam nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Daftar itu melengkapi dua nama anggota DPR yang telah diserahkan ke BK DPR Senin lalu.

"Tapi, sesuai komitmen awal, saya tidak akan menyebut nama-nama itu. Soalnya, laporan ke BK ini memang sifatnya rahasia. Jadi, tidak baik saya ungkapkan. Tapi, kalau BK mau sebut, ya silakan," katanya.

Seperti diberitakan, perwakilan Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menyerahkan dokumen tambahan terkait oknum anggota DPR yang diduga telah memeras direksi BUMN kepada Sekretariat BK DPR. Dokumen berupa surat itu diserahkan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal, Rabu (7/11/2012).

Kepala Sekretariat BK DPR Cholidah Indriana membenarkan adanya penyerahan dokumen itu. "Ya, sudah tadi diberikan sekitar pukul 15.30 oleh perwakilan Pak Dahlan, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra. Dia datang sendirian," ujar Cholidah, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat yang dibungkus amplop coklat Kementerian BUMN bernomor SR 632 MBU 2012 tertanggal 7 November 2012 itu tampak ditujukan kepada pimpinan BK. "Suratnya ini disimpan dulu di sekretariat komisi sampai ada pimpinan yang datang. Perintah dari pimpinan BK, surat ini kami simpan dan belum boleh dibuka ke publik," ujar Cholidah.

Ikuti berita selengkapnya dalam topik Dahlan Iskan Versus DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

    Nasional
    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

    Nasional
    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

    Nasional
    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

    Nasional
    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

    Nasional
    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

    Nasional
    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

    Nasional
    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

    Nasional
    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

    Nasional
    Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

    Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

    Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

    Nasional
    PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

    PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com