Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Banjir" Protes, Proyek Renovasi DPR Jalan Terus

Kompas.com - 08/11/2012, 09:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR menyatakan akan tetap melanjutkan tiga proyek renovasi di Gedung DPR. Tiga proyek itu adalah renovasi toilet, ruang kerja, dan pagar pembatas DPR dengan Taman Ria Senayan, yang akan menghabiskan dana hingga Rp 8,6 miliar. Angka ini terbilang besar dan mengundang tanya, mengapa dilakukan pada akhir tahun?

"Ini akan tetap dilanjutkan," kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nining mengatakan, keputusan tetap melanjutkan proyek miliaran itu karena sudah melakukan kajian terlebih dahulu. Dengan kajian itu, katanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa nilai proyek sudah efisien. Rincian biaya ketiga proyek yang akan dikerjakan Setjen DPR pada bulan November hingga akhir tahun ini terdiri dari perbaikan pagar Rp 1 miliar, perbaikan toilet Rp 1,4 miliar, dan perbaikan 192 ruang kerja anggota Rp 6,2 miliar. Meski hanya memiliki waktu 1,5 bulan, Nining mengaku, pihaknya optimistis proyek ini akan rampung pada akhir Desember 2012.

"Ya harus optimis, kan sudah direncanakan," ujarnya lagi.

Saat ini, Setjen DPR tengah melakukan proses lelang yang baru memasuki pengumuman lelang. Pada minggu ketiga bulan November akan didapat pemenang lelang yang akan mengerjakan ketiga proyek itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, masih banyak anggota Dewan yang tidak mengetahui adanya proyek ini. Mereka menilai, dana perbaikan miliaran rupiah itu sebaiknya digunakan untuk hal lain yang berorientasi pada rakyat. Salah satu anggota Dewan yang mengaku tak tahu akan proyek itu adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra.

"Emang ada rencana renovasi?" tanya Indra, Selasa (6/11/2012) malam, saat dihubungi wartawan.

Indra mengaku belum mendengar adanya rencana renovasi yang memakan anggaran tidak sedikit. Menurutnya, renovasi ruang kerja tidak terlalu mendesak. Pasalnya, ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang, meski sederhana, sudah mencukupi kebutuhannya.

"Buat saya, ruangan yang ada sudah lebih dari cukup dengan melihat keadaan rakyat kita saat ini. Saya prihatin melihat kantor-kantor eksekutif yang serba luks dan mewah, ruangan eselon 1 dan 2 di kementerian jauh lebih mewah daripada ruang anggota DPR," kata Indra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, anggaran renovasi ruang kerja itu sebaiknya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga membandingkan antara kemewahan ruang kerja direksi BUMN dan ruang sederhana anggota DPR.

"Meskipun begitu, Dewan menerima saja apa adanya sekarang, dan biarlah kalau ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.

Keheranan yang sama juga diungkapkan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Politisi dari Partai Golkar itu bahkan mengaku, untuk melakukan perbaikan biasanya anggota DPR mengeluarkan dari kocek pribadi masing-masing. Ia pun belum mengetahui adanya rencana renovasi ini.

"Lho memang ada renovasi? Setahu saya biaya sendiri-sendiri. Ya kami keluar dari kantong masing-masing. Menurut saya, renovasi itu tidak perlu," kata Bambang.

Baca juga:
Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com