Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY

Kompas.com - 06/11/2012, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta akan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (7/11/2012). Namun Puan Maharani mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional untuk kakeknya bukan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Puan, pemerintah melalui keputusan kolektif memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Bung Karno dipicu oleh inisiatif masyarakat, bukan Presiden.

"Tentu saja keluarga menghargai dan mengapresiasi, bukan hanya kepada Pak SBY-nya tetapi kepada pemerintah karena gelar Pahlawan Nasional bukan diberikan Presiden kepada Bung Karno," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu tidak subyektif. Sebab, sudah sepantasnya Bung Karno dan Bung Hatta mendapat gelar pahlawan nasional.

Seharusnya, menurut pandangan Puan, pemberian gelar kedua pendiri bangsa itu sudah disematkan sejak lama, bukan pada Rabu (7/11/2012) besok.

"Pemikiran anak bangsa harus tetap dikenang, bukan hanya keburukannnya tapi juga kebaikan dan jasanya. Apalagi Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan bangsa yang banyak berjasa pada bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menganugerahi Proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden SBY kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012), di Istana Negara.

"Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang.

"Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu," kata Djoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com