Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kejagung Perbaiki Kinerja

Kompas.com - 06/11/2012, 11:34 WIB
M Fajar Marta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR meminta Kejaksaan Agung memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mendapatkan tambahan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan. Jika kinerja Kejagung buruk, anggarannya justru bisa dikurangi.

"Kebijakan anggaran APBN adalah berbasis kinerja. Kalau kinerja buruk, sudah sepatutnya anggaran pun dikurangi," kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, Komisi III DPR memang bertekad agar kinerja Kejagung bisa sebaik KPK. Komisi III tengah mengupayakan pada APBN 2013, anggaran Kejagung khususnya untuk pendidikan, penyelidikan, dan penyidikan ditingkatkan setara dengan KPK. "Namun, untuk menuju ke sana, Kejagung harus menunjukkan dulu tren kinerja yang membaik atau meningkat," ujarnya.

Kinerja Kejagung saat ini masih jauh di bawah KPK. Terdapat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejagung yang berlarut-larut penyelesaiannya, antara lain kasus korupsi proyek bioremediasi pada PT Chevron Pasific Indonesia, kasus korupsi jaringan internet pada PT IM2, anak usaha PT Indosat Tbk; kasus korupsi pengadaan alat laboratorium pada Universitas Sriwijaya, kasus proyek pengadaan alat laboratorium IPA madrasah Tsanawiah dan Aliah pada Kementarian Agama, dan proyek pengadaan alat bantu pendidikan dokter pada Kementerian Kesehatan.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga menyatakan hal serupa. "Kami meminta Kejagung melakukan reformasi fundamental di jajaran Pidana Khusus sebelum anggaran operasional dan tunjangannya disamakan dengan KPK," katanya.

Gede Pasek juga mengatakan, Jaksa Agung Muda Pengawasan harus berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Pidsus. "Jaksa Agung juga sebaiknya tidak segan-segan melakukan perombakan total pada Pidana Khusus dan diisi dengan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan hukum pemberantasan korupsi sehingga Kejagung citranya akan membaik," paparnya.

Menanggapi permintaan DPR tersebut, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus berusaha memperbaiki kinerja kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com