Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tuntaskan Kisruh Lampung!

Kompas.com - 31/10/2012, 20:40 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 Muhammad Jusuf Kalla mengaku prihatin terhadap bentrok antarwarga yang terjadi di Lampung Selatan. Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu menilai pemerintah dan polisi harus serius menyelesaikan kisruh tersebut agar tidak meluas dan berkepanjangan atau menjadi masalah SARA.

"Bisa menjadi masalah SARA, karena yang terjadi kebetulan dengan etnis yang berbeda, sehingga pemerintah harus betul-betul menyelesaikannya. Polisi juga harus sangat serius," ujar Kalla seusai melepas 50 pengajar muda yang mengikuti program "Indonesia Mengajar" di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Rabu (31/10/2012) sore.

Seperti diketahui, bentrok yang terjadi antara warga asli Lampung di Desa Agom, Kecamatan Kalianda dan beberapa desa sekitarnya dengan warga keturunan Bali di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji awalnya dipicu oleh adanya kecelakaan lalu lintas. Dua orang remaja dari Desa Agom yang sedang mengendarai sepeda motor diganggu oleh pemuda Desa Balinuraga, sehingga terjatuh dan mengalami luka-luka. Keduanya ditolong saat terjatuh. Namun informasi yang beredar di masyarakat, kedua wanita tersebut mengalami pelecehan seksual.

Menurut Kalla, masyarakat seharusnya melaporkan kepada pihak berwenang dan tidak main hakim sendiri. "Tentu kita prihatin melihat itu, karena kejadian ini memberikan kita suatu gambaran, bahwa apa yang sering terjadi, suatu katakanlah hukum rimba. Artinya orang menjadi mengadili sesamanya tanpa tidak lagi melaporkan itu kepada pihak keamanan," terangnya.

Menurut Kalla, aparat kepolisian harus terus meningkatkan pelayanannya sehingga timbul kepercayaan pada masyarakat. Kepolisian juga diminta bertindak tegas agar tidak timbul korban jiwa baru. "Bagaimanapun ini sudah terjadi. Jadi harus memperbaiki citra kepolisian dengan bertindak cepat dan tegas," katanya.

Untuk meredam konflik tersebut, kata Kalla, berbagai kalangan harus mampu menciptakan situasi harmonis yang baik antarwarga, mulai dari masalah ekonomi hingga sosial. Ada kehidupan bergotong royong atau saling membantu antar warga.

"Jadi ini suatu rangakaian konflik masyarakat yang harus diperbaiki harmoninya. Harmoninya artinya harus maju bersama-sama, ekonominya, dan kegiatan sosialnya," terang Kalla.

Selain itu, Kalla tidak sependapat jika konflik tersebut dibuat oleh segelintir orang tertentu untuk melancarkan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini, konflik-konflik yang menyebabkan suatu perkelahian hingga jatuhnya korban jiwa dan pengrusakan, sering kali hanya karena adanya provokasi atau rumor- rumor yang tidak berdasar. Masyarakat di desa pun cepat terbawa provokasi.

"Jadi bisa saja saat menolong itu mungkin tidak sengaja tersentuh. Dianggapnya begitu. Jadi maksud baik pada dasarnya kemudian menjadi negatif. Nah, ini bisa terpengaruh oleh rumor, bisa terpengaruh gosip, bisa terpengaruh provokator-provokator," paparnya.

Kalla menjelaskan, PMI juga telah mengerahkan relawan di Lampung Selatan, khususnya di tempat pengungsian. Namun, ia belum berencana untuk mengunjungi daerah konflik tersebut. Seperti diketahui, Polri menyatakan korban tewas hingga saat ini berjumlah 12 orang (bukan 14 seperti yang diberitakan sebelumnya)

Bentrok terjadi sejak Sabtu (27/10/2012) malam hinggaa berlanjut Senin (29/10/2012). Sementara sebanyak 434 kepala keluarga atau sekitar 1700 warga mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung. Sebanyak 365 diantaranya adalah anak-anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com