Warga Wawonii Protes Pemekaran Gagal

KENDARI, KOMPAS - Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wawonii Bersatu memprotes kegagalan Wawonii menjadi daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara. Mereka kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai gagal memperjuangkan usulan pemekaran tersebut di pusat.

Massa yang berjumlah sekitar 150 orang itu mendatangi Kantor Gubernur Sultra dan gedung DPRD Sultra di Kendari, Rabu (24/10). Mereka mempertanyakan kegagalan terbentuknya Pulau Wawonii menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan yang terpisah dari kabupaten induk, Konawe.

Konawe Kepulauan merupakan salah satu dari enam daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan dari Sulawesi Tenggara. Lima daerah lainnya adalah Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Kolaka Timur. Usulan DOB dari Sultra itu termasuk dalam usulan 19 DOB dari seluruh Indonesia.

Namun, Kementerian Dalam Negeri dan DPR pada 22 Oktober lalu hanya menyepakati pembentukan lima dari 19 usulan DOB itu, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Pesisir Barat. Kesepakatan itu tidak mencakup enam usulan DOB di Sultra.

Koordinator Forum Masyarakat Wawonii Bersatu M Tayeb Demara menyatakan kecewa atas kegagalan pemekaran tersebut. ”Padahal, usulan pemekaran ini sudah diperjuangkan selama enam tahun. Gubernur Nur Alam juga telah menjanjikan pemekaran itu pada tahun ini,” katanya.

Tayeb menambahkan, semua syarat administratif untuk terbentuknya daerah baru juga sudah dipenuhi. Ia pun mendesak pemekaran itu direalisasikan karena telah menjadi aspirasi masyarakat Wawonii.

Situasi sempat memanas saat massa mendatangi gedung DPRD Sultra dan berniat menemui pimpinan DPRD. Massa yang hanya ditemui dua anggota DPRD dari Komisi I menolak dan minta pimpinan DPRD dihadirkan.

Situasi pun mereda saat Wakil Ketua DPRD Sultra M Endang datang. Dalam forum itu, Endang menyatakan kaget dan prihatin atas kegagalan terbentuknya Kabupaten Konawe Kepulauan. ”Semua syarat sudah dipenuhi dan berkasnya juga lengkap. Karena itu, saya belum tahu apa alasan pusat menolak,” katanya.

Menurut Endang, DPRD Sultra juga sudah memberikan persetujuan dan rekomendasi pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan. ”Alokasi anggaran juga sudah disiapkan untuk pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp 5 miliar per tahun,” ujarnya.

Endang berjanji akan membuat surat pengantar atas aspirasi ini kepada semua pihak terkait, termasuk DPR dan Kemendagri, di Jakarta. ”Minggu depan kami juga akan mengundang Pemprov Sultra, Pemkab Konawe, dan perwakilan warga Wawonii untuk mendiskusikan langkah selanjutnya yang bisa ditempuh terkait pemekaran Konawe Kepulauan,” kata Endang. (ENG)