Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Tidak Transparan, Sekretaris MA Siap Diaudit

Kompas.com - 24/10/2012, 22:06 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinilai tidak transparan dalam mengelola administrasi dan anggaran Mahkamah Agung (MA), Sekretaris MA Nurhadi merasa kaget. Dia mempersilakan pihak mana pun untuk mengaudit.

Nurhadi, Rabu (24/10/2012), di kantornya di Jakarta, membantah adanya ketidaktransparanan. Menurut dia, semua berawal dari protes Hakim Agung Gayus Lumbuun karena hmendapat tiket penerbangan kelas ekonomi untuk rapat kerja nasional hakim.

Nurhadi mengatakan, hanya beberapa pejabat eselon I yang mendapatkan tiket kelas bisnis tujuan Manado karena berangkat lebih dulu tanggal 27 Oktober bersama beberapa hakim agung. Itu pun karena bertugas sebagai panitia inti (organizing committee).

Adapun pada hari keberangkatan tanggal 28 Oktober, hanya terdapat dua penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Manado sehingga jumlah kursi kelas bisnis terbatas. Kursi kelas bisnis diutamakan untuk pimpinan MA dan istri, hakim agung perempuan, dan hakim agung yang lebih senior.

Adapun hakim agung yang tidak kebagian tiket kelas bisnis mau tidak mau menggunakan kelas ekonomi. Perjalanan dinas luar negeri pun ditentukan Ketua MA.

Kalau dinilai itu-itu saja, menurut Nurhadi, disebabkan hakim agung diminta berangkat dinas atau memenuhi undangan sesuai bidangnya.

Semua pengelolaan anggaran, tambah Nurhadi, mengikuti regulasi dan kebijakan pemerintah. Secara berkala, Sekretariat MA melaporkan evaluasi penyerapan anggaran kepada Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran setiap tiga bulan.

BPKP pun memantau realisasi anggaran sebagai pembina pelaksanaan anggaran di MA. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga selalu dibuat dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saya sangat kaget kalau dibilang tidak transparan di mana letak tidak transparannya," tambah Nurhadi kepada wartawan.

Gayus sebelumnya mengkritik pengelolaan administrasi dan kebijakan anggaran di Sekretariat MA. Tidak ada transparansi dalam segala perencanaan, pelaksanaan, ataupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Menurut pantauan Kompas, MA memang seakan menjadi lembaga yang sangat tertutup. Wartawan pun tidak dibolehkan masuk ke lobi gedung utama MA, tanpa diiringi petugas humas.

Semua pintu ruangan di kompleks MA dikunci otomatis dan hanya bisa dibuka dari dalam oleh petugas keamanan.

Situs MA pun tidak banyak membantu. Tidak ada rincian pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau kegiatan MA.

Putusan kasasi atau peninjauan kembali kerap sangat lambat diunggah ke situs. Putusan anulir hukuman mati gembong narkoba, Hanky Gunawan, misalnya, diterbitkan 2011, tetapi baru diunggah pertengahan 2012.

Untuk publik, menurut Nurhadi, setiap satuan kerja (satker) harus memasukkan data anggaran, penerimaan, rencana penggunaan, dan prosesnya di situs masing-masing. MA juga mengunggah laporannya.

Bila ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan di Sekretariat MA, Nurhadi mempersilakan adanya audit dari pihak eksternal maupun dari lembaga negara seperti BPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com