Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

260 Anggota DPR Bolos Rapat Paripurna

Kompas.com - 23/10/2012, 11:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna, Selasa (23/10/2012) pagi, dengan agenda pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Namun, menjelang penghujung masa sidang kali ini, sebanyak 260 anggota Dewan absen mengukuti sidang.

Berdasarkan data absensi manual yang dihimpun pada pukul 11.00 atau tepat saat paripurna dimulai, tercatat ada 301 anggota Dewan yang hadir dari 560 kursi yang ada. Jumlah itu terdiri atas Fraksi Partai Demokrat 76 anggota (148 kursi), F-Partai Golkar 60 anggota (106 kursi), F-PDI-P 55 anggota (94 kursi), F-PKS 33 anggota (57 kursi), dan F-PAN 25 anggota (46 kursi). Selain itu, sidang juga dihadiri F-PPP 20 anggota (38 kursi), F-PKB 10 anggota (28 kursi), F-Gerindra 15 anggota (26 kursi), dan F-Hanura 7 anggota (17 kursi).

Meski "dihiasi" dengan banyaknya bangku kosong, sidang tetap dibuka oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta karena sudah memenuhi kuorum. Sidang paripurna kali ini akan membahas sejumlah agenda yang cukup padat karena memasuki masa reses yang akan dimulai pada tanggal 26 Oktober mendatang.

Agenda yang akan "dikebut" pembahasannya hari ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Sebelumnya, RUU ini tertunda satu minggu karena belum adanya sinkronisasi mengenai penghematan perjalanan dinas.

Selain mengesahkan RUU APBN 2013, paripurna juga akan mendengarkan laporan Komisi III DPR mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutana anggota Komnas HAM periode 2012-2017, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Kepalangmerahan, dan RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Penyiaran menjadi RUU-RUU DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com