Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Kompas.com - 21/10/2012, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Political Weather Station menempatkan Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat sebagai tiga partai politik atau parpol terpopuler. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014, dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).

Untuk mengukur popularitas, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, "Apakah Anda pernah mengenal atau mendengar 10 parpol di bawah ini?" Sepuluh partai yang disebut secara terbuka adalah Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Seteah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat, berturut-turut diisi PPP (94 persen), Partai Gerindra (94 persen), PAN (93,55 persen), PKB (92,05 persen), dan Partai Nasdem (89,1 persen).

Untuk tingkat akseptabilitas, responden diberi pertanyaan, "Apakah Anda suka atau tidak suka dengan 10 parpol berikut ini?" Hasilnya, Partai Golkar tetap tertinggi dengan 51,4 persen, Partai Gerindra 46,54 persen, PDI-P 45,79 persen, dan PKB 44,01 persen.

Adapun saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya. 

"Popularitas Golkar masih tinggi karena mereka jeli membaca peta keinginan masyarakat. Mereka menjalankan program andalannya, yakni program UMKM yang mendapat simpati publik," ujar Direktur Riset PWS Marsedes Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Selain itu, Marbun menilai, meningkatnya suara Golkar karena dukungan pada Partai Demokrat terpuruk. Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebanyak 56 persen responden menilai, periode kedua pemerintahan SBY tidak membawa perubahan. Sementara itu, 25 persen lainnya menyatakan lebih buruk. Masyarakat juga melihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memuaskan. Padahal, sektor ini menjadi kebijakan prioritas kedua yang menurut masyarakat harus dilakukan setelah penegakan hukum.

Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di bidang hukum, 57,2 persen responden tidak puas, dan hanya 23,5 persen yang puas atas program pemerintah di bidang ini. Pandangan-pandangan masyarakat ini dinilai berkontribusi terhadap melorotnya suara Partai Demokrat.

Menurut Marbun, pada bagian ini, Partai Golkar menyalip Partai Demokrat dengan program UMKM yang digalangnya. Adapun survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error +/- 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multi-stage random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan pedoman kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com